Jampidum Tangani Kasus Prolife, Begini Penjelasan Kejaksaan Agung

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan perkara dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang melibatkan PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), bukan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), meski sebelumnya kasus yang berkaitan dengan Henry Surya diproses oleh Jampidsus.

Subdirektorat Eksekusi dan Eksaminasi Direktorat D Jampidum Kejaksaan Agung, Achmad Muhtarom, mengatakan pembagian kewenangan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Pengelompokan perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 menempatkan perkara perbankan, pasar modal, termasuk sektor jasa keuangan dalam penanganan Direktorat Jampidum,” kata Achmad di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kamis (9/7/2026).

Ia menegaskan, penanganan perkara tersebut bukan didasarkan pada keterkaitan nama tersangka dengan perkara sebelumnya, melainkan pada jenis tindak pidana yang disangkakan dalam kasus ini.

Achmad menjelaskan, mekanisme penanganan perkara juga telah menerapkan pola koordinasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Dalam aturan tersebut, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dilakukan sejak awal proses penyidikan.

"Sejak awal sudah ada kerja sama antara penyidik, Korwas, dan kejaksaan sehingga konstruksi perkara dipahami bersama. Dengan pola ini, perkara tidak perlu bolak-balik karena koordinasi sudah dibangun sejak tahap awal,” ujarnya.

Menurut Achmad, proses hukum kini memasuki tahap akhir penyidikan. Kejaksaan menjadwalkan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada jaksa pada pekan depan.

"Setelah penyerahan tersangka dan barang bukti, jaksa akan segera melimpahkan perkara ke pengadilan untuk disidangkan,” kata dia.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyita dan mengamankan aset senilai Rp 113,97 miliar dalam penyidikan dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Kasus ini melibatkan PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia, perusahaan yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, mengatakan penyidik telah mengamankan 485 barang bukti, mulai dari uang tunai hingga aset properti. Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum untuk melindungi hak-hak pemegang polis dan menjaga integritas sektor jasa keuangan.

“Penyidik OJK telah melakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai Rp 113,97 miliar,” kata Friderica dalam konferensi pers di Kantor OJK, Kamis (9/7/2026).

Menurut Friderica, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pengabaian atau penghambatan pelaksanaan kewenangan OJK selama periode 2020–2023. Selain itu, terdapat dugaan tidak dipatuhinya perintah tertulis OJK pada 2023 yang mewajibkan pembayaran ganti rugi kepada konsumen sebesar Rp 566,24 miliar.

Ia menegaskan, pelindungan konsumen menjadi perhatian utama bursa dan regulator. Karena itu, OJK akan terus memperkuat pengawasan berbasis risiko, mempercepat penanganan perkara, serta meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH).

“OJK bersama seluruh aparat penegak hukum tidak akan ragu mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran yang merugikan konsumen, menghambat kewenangan OJK, maupun mengganggu integritas sektor jasa keuangan,” ujarnya tegas.

Friderica juga mengapresiasi dukungan dari Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Kementerian ATR/BPN, Bapenda DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum, serta berbagai instansi lain yang terlibat dalam proses penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan aset ini.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa izin usaha PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia sebenarnya telah dicabut sejak 2 November 2023. Langkah ini diambil karena perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan gagal memenuhi persyaratan kesehatan keuangan.

Setelah pencabutan izin, OJK langsung membentuk tim likuidasi untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan kepada para pemegang polis melalui sisa aset yang ada. Salah satu aset berupa dana jaminan sebesar Rp 35 miliar yang sebelumnya diblokir, kini telah dicairkan dan dikembalikan kepada nasabah.

OJK juga telah menerbitkan perintah tertulis pada 13 Oktober 2023 yang mewajibkan pemegang saham pengendali, Henry Surya, untuk memenuhi seluruh tanggung jawabnya kepada para pemegang polis.

“Kami mengapresiasi Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan seluruh pihak yang telah membantu menyita aset-aset perusahaan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Ogi.