OJK Tegas Tangani Kasus Asuransi Pro Life, Aset Disita untuk Dukung Proses Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengintensifkan penegakan hukum di industri jasa keuangan. Salah satunya diwujudkan melalui proses penyidikan dan penyitaan aset terkait perkara PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers perkembangan penyidikan dan pengungkapan hasil penyitaan aset perkara tindak pidana perasuransian PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia di kantor OJK, Jakarta, Kamis, (9/7/2026).

Menurut Friderica, langkah tegas OJK ini menjadi buOJKkti nyata kehadiran OJK dalam menjaga integritas industri jasa keuangan, melindungi konsumen, serta memastikan pelaku usaha jasa keuangan menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan.

“Perkara ini menjadi perhatian besar bagi OJK karena menyangkut kepentingan pelindungan kepada konsumen dan masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum dan pelindungan atas hak-hak ekonominya,” kata Friderica.

Berdasarkan hasil penyidikan, perkara ini terkait dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan berupa pengabaian atau penghambatan pelaksanaan kewenangan OJK pada periode 2020–2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK tahun 2023 untuk membayar ganti rugi kepada konsumen sebesar Rp566,24 miliar.

OJK Sita 485 Barang Bukti, Nilai Aset Capai Rp197 Miliar

Dalam proses penyidikan, OJK telah melakukan berbagai langkah, mulai dari penyelidikan, penelusuran aset, pemblokiran, hingga penyitaan barang bukti dan aset yang memiliki nilai ekonomis. Hingga saat ini, penyidik OJK telah melakukan penyitaan dan pengamanan terhadap 485 barang bukti dengan nilai aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai Rp197 miliar.

Friderica menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara OJK dan berbagai aparat penegak hukum serta kementerian/lembaga terkait. Kolaborasi lintas lembaga dinilai menjadi faktor penting dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam proses penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan aset.

“Ini perlu menjadi pesan tegas kepada seluruh pelaku usaha jasa keuangan bahwa OJK bersama seluruh aparat penegak hukum tidak akan ragu mengambil langkah penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen dan masyarakat, menghambat pelaksanaan kewenangan OJK, atau mengganggu integritas sektor jasa keuangan,” tegas Friderica.