Luhut Genjot Percepatan Riset Ketahanan Pangan Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan membahas percepatan agenda ketahanan pangan nasional bersama Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Sebagai tindak lanjut langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam forum retreat di Hambalang, yang menekankan pentingnya percepatan dan integrasi riset untuk mendukung kemandirian pangan nasional.

"Presiden sudah menyampaikan dengan sangat jelas: tidak boleh ada lagi agenda riset yang berjalan lambat. Karena itu, pendekatan kita tidak bisa lagi sektoral," ujar Luhut, Kamis (8/1/2026).

"Kita harus satukan kekuatan seluruh lembaga riset, dari BRIN, IPB, UGM, IT Del, hingga TSTH2. Kalau semua bersinergi, saya yakin kita bisa membuat lompatan besar untuk ketahanan pangan nasional," tegas dia.

Salah satu fokus utama adalah dukungan terhadap riset pengembangan bibit bawang putih unggul. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor benih dan mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara swasembada bawang putih, seperti yang pernah dicapai pada 1995.

Luhut juga menekankan pentingnya pendekatan riset berbasis sains dan teknologi, termasuk pemanfaatan superkomputer H200 dan B200, serta mesin genomik T7 terintegrasi.

Saat ini pendekatan tersebut tengah disiapkan di kawasan TSTH2 (Taman Sains dan Teknologi Herbal dan Hortikultura) sebagai pusat kolaborasi nasional dalam pengembangan varietas unggul tanaman hortikultura dan herbal.

Genebank Nasional dan Seeding Industry

Selain itu, Prabowo juga telah memberikan arahan khusus mengenai pentingnya pembangunan Genebank nasional dan penguatan seeding industry di dalam negeri. 

Komitmen tersebut ditegaskan dengan kehadiran Kepala BPOM dalam rapat, yang menunjukkan dukungan terhadap pengembangan produk herbal lokal dan upaya untuk memastikan regulasi menjadi lebih adaptif terhadap kemajuan inovasi berbasis riset.

DEN juga mendorong BRIN untuk segera menyusun peta kesesuaian lahan terpadu guna memastikan seluruh hasil riset dapat langsung diimplementasikan secara terarah dan efektif di lapangan.

"Semua langkah ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Harapan saya, saat Presiden berkunjung ke TSTH2 pada Oktober nanti, kita tidak lagi bicara rencana, tapi sudah bisa menunjukkan ekosistem riset yang berjalan dan mulai membuahkan hasil nyata," pungkas Luhut.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mengakselerasi pengembangan kawasan industri yang sejalan dengan arah kebijakan nasional dan kebutuhan strategis pembangunan jangka panjang. Upaya ini dilakukan melalui pembentukan kawasan industri tematik yang dapat diarahkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sesuai dengan fokus dan karakteristik kawasan yang dikembangkan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pengembangan kawasan industri ke depan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus paralel dan in line dengan kebijakan pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan nasional di berbagai sektor strategis.

“Kita akan mengupayakan pembentukan kawasan industri yang nantinya bisa kita arahkan menjadi PSN atau KEK. Hal ini sangat tergantung pada tema atau tematik kawasan tersebut, agar benar-benar selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh negara,” ujar Menperin, dikutip Jumat (2/12/2026).

Menurut Agus, Kemenperin akan secara selektif menilai setiap usulan pengembangan kawasan industri, terutama dari sisi kesesuaiannya dengan kebijakan prioritas pemerintah. Beberapa di antaranya adalah kebijakan ketahanan energi, ketahanan pangan, serta kebijakan strategis lainnya yang menjadi fondasi pembangunan nasional.

“Yang akan kita lihat, kawasan industri itu harus memang in line atau paralel dengan kebijakan kita. Misalnya kebijakan ketahanan energi dan kebijakan ketahanan pangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menperin menekankan bahwa pengembangan kawasan industri juga akan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Asta Cita, khususnya Asta Cita kelima, yaitu mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata. Dalam konteks industri, hal ini diterjemahkan sebagai upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian sektor kesehatan nasional.

“Sebetulnya kata lain dari itu adalah ketahanan di bidang kesehatan, atau kesehatan yang berdikari. Kawasan-kawasan industri, PSN, maupun KEK yang akan kita kembangkan ke depan, akan kita arahkan juga ke sana,” tegasnya.

Sebagai bagian dari langkah konkret, Kemenperin baru-baru ini menerima proposal dari sebuah grup usaha besar yang menyatakan ketertarikannya untuk membangun kawasan industri tematik bertajuk Biotown. Kawasan ini dirancang sebagai pusat pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan nasional.

“Dari Biotown ini, diharapkan akan memperkuat kemampuan Indonesia dalam memproduksi obat-obatan dan alat-alat kesehatan,” ungkap Agus.

Menariknya, konsep Biotown tersebut juga menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam Indonesia sebagai basis produksi, khususnya bahan baku herbal dan sumber hayati lokal.

“Yang lebih menarik lagi, obat-obatan yang dikembangkan nantinya akan berbasis sumber daya alam Indonesia, berbasis herbal, dan berbasis apa yang dihasilkan oleh kekayaan alam kita sendiri,” ia menambahkan.

Menperin menilai, pengembangan kawasan industri dengan pendekatan tematik seperti Biotown menjadi contoh ideal yang perlu terus dicari dan didorong.

Pasalnya, model tersebut tidak hanya menciptakan nilai tambah industri, tetapi juga memperkuat kemandirian nasional dan selaras dengan arah kebijakan Presiden, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga ketahanan dan kemampuan di bidang kesehatan.

“Tematik-tematik seperti ini yang perlu kita cari dan kita dorong ke depan, tentu dengan tetap memastikan keselarasan penuh dengan kebijakan Bapak Presiden,” pungkasnya.