KSPI Kritik Upah Minimum Sektoral Jawa Barat: Makin Merugikan Buruh!

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menilai revisi Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Barat melanggar ketentuan pengupahan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Revisi yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat disebut tidak sejalan dengan regulasi yang berlaku.

Menurut Said Iqbal, perubahan UMSK di 19 kabupaten/kota justru memperparah ketidakadilan struktur upah. Alih-alih memperbaiki kesejahteraan buruh, kebijakan tersebut dinilai menciptakan kekacauan baru di sektor industri.

"Terhadap UMSK Jawa Barat memang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah merevisi UMSK 19 Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Tapi revisi UMSK Jawa Barat tersebut makin ancur, makin merugikan buruh," kata Said dalam Konferensi Pers, Jumat (2/1/2026).

Ia menegaskan bahwa pengaturan UMSK seharusnya mengacu pada koridor hukum yang jelas, bukan berdasarkan pendekatan subjektif. Jika dibiarkan, pelanggaran aturan ini berpotensi memicu konflik industrial yang lebih luas di Jawa Barat.

"Dedi Mulyadi merubah revisi UMSK Jawa Barat itu sepertinya hanya untuk main-main memancing emosi buruh," ujarnya.

KSPI menyoroti bahwa revisi UMSK Jawa Barat bertentangan dengan PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang pengupahan. Dalam aturan tersebut, mekanisme penetapan upah sektoral memiliki batasan dan formula yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah.

Said Iqbal menyebut penggunaan indeks dan penentuan sektor dalam UMSK hasil revisi tidak konsisten dan tidak rasional. Bahkan, terdapat sektor industri kecil seperti pabrik kecap dan roti yang memperoleh upah lebih tinggi dibanding perusahaan multinasional berskala besar.

"Di dalam revisi UMSK Kabupaten Kota se-Jawa Barat tersebut misalnya memuat pabrik kecap dan roti upahnya mendekati Rp 6 juta. Tapi pabrik elektronik multinasional company seperti Samsung, seperti mungkin EPSON, Panasonic, upahnya lebih rendah daripada pabrik kecap, gak masuk akal," ujarnya.

KSPI juga melontarkan kritik keras kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Revisi UMSK dinilai lebih sarat pencitraan politik ketimbang solusi nyata bagi buruh yang menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Said Iqbal, narasi bahwa revisi UMSK dilakukan demi menyelamatkan industri dan mencegah PHK justru berbanding terbalik dengan dampak di lapangan. Struktur upah yang timpang disebut berpotensi memicu gelombang PHK baru, terutama di sektor padat karya.

"Kemudian seolah-olah patut diduga Kang Dedi Mulyadi ini playing victim, bahwa dia ditekan buruh, bahwa dia sudah mengakomodir usulan-usulan buruh bahwa dia ingin menjaga perusahaan di Jawa Barat yang ada PHK," pungkasnya.