Kemenhub Siapkan 197 Trayek Angkutan Laut 2026, Fokus Layanan Wilayah 3TP

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan 197 trayek angkutan laut yang akan beroperasi sepanjang 2026. Ratusan trayek tersebut mencakup pelayaran perintis hingga kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation (PSO) bagi kapal penumpang kelas ekonomi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Lollan Panjaitan, menjelaskan trayek tersebut terdiri dari 107 trayek pelayaran perintis penumpang, 41 trayek Tol Laut, enam trayek kapal ternak, 18 trayek kapal rede, serta 25 trayek PSO kapal penumpang kelas ekonomi.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub menyelenggarakan PSO bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi dan pelayaran perintis dengan cakupan yang luas di 2026," kata Lollan dikutip dari Antara, Kamis (1/1/2026). 

Ia menyebutkan, pelaksanaan angkutan laut tersebut dilakukan melalui mekanisme penugasan kepada BUMN serta perusahaan angkutan laut nasional yang dipilih melalui proses pemilihan penyedia jasa sesuai ketentuan.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memastikan keberlanjutan layanan transportasi laut nasional, khususnya untuk wilayah yang memiliki keterbatasan akses.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub telah menandatangani Perjanjian Terpadu Kerja Sama Pelayaran Perintis dan Penyelenggaraan PSO Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2026.

Penandatanganan ini bertujuan menjamin kesinambungan layanan transportasi laut, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP).

Lollan menegaskan bahwa pelayaran perintis dan PSO merupakan amanat Undang-Undang Pelayaran sekaligus instrumen penting dalam pemerataan pembangunan nasional.

“Pelayaran perintis dan PSO merupakan instrumen penting pemerataan pembangunan nasional yang harus dijalankan secara konsisten untuk menjamin konektivitas antarwilayah dan kehadiran negara bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Ia menambahkan, selama ini pemerintah menyelenggarakan berbagai jenis pelayaran perintis, mulai dari angkutan penumpang, Tol Laut untuk distribusi barang, angkutan ternak, hingga kapal rede di perairan pelabuhan.

Program pelayaran perintis dan PSO ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah 3TP, menekan disparitas harga, menjamin ketersediaan barang pokok dan barang penting, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi PSO untuk angkutan laut penumpang kelas ekonomi agar masyarakat dapat menikmati layanan transportasi dengan tarif terjangkau tanpa mengabaikan aspek keselamatan.

“Pemerintah hadir melalui skema PSO untuk memastikan masyarakat di seluruh pelosok tanah air mendapatkan layanan angkutan laut yang aman, selamat dan terjangkau,” ucap Lollan.

Ia menambahkan, penandatanganan perjanjian tersebut menjadi langkah strategis untuk mencegah kekosongan layanan, khususnya dalam mendukung mobilisasi masyarakat pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, distribusi barang pokok ke wilayah 3TP, serta pengiriman ternak ke daerah sentra konsumsi.

“Dengan penandatanganan terpadu ini, kami memastikan tidak ada kekosongan pelayanan. Transportasi laut harus terus berjalan demi kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional,” tegasnya.

Lollan pun mengingatkan seluruh operator pelaksana agar menjalankan tugas secara profesional, efektif, dan tetap mengutamakan keselamatan pelayaran.