Liputan6.com, Surabaya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah tengah berupaya mempercepat pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekosistem perekonomian di tingkat desa.
Hal ini disampaikan Menko Zulhas saat menyampaikan arahannya dalam Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih bersama Kepala Desa se-Jawa Timur, Gedung Jatim Expo Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (30/4/2025).
"Ditargetkan seluruh Indonesia bisa terbentuk (Kopdes) selama 2 bulan dan bapak Presiden Prabowo Subianto kasih waktu 6 bulan (agar Kopdes) bisa berjalan (atau) berjalan sebagian," kata Zulhas.
Zulhas optimis kehadiran Kopdes akan memberikan dampak positif serta mendatangkan kemudahan bagi desa untuk mengakses berbagai bantuan dan kebijakan di tingkat pusat.
"Kopdes itu akan mempermudah akses antara desa dan pusat. Misalnya, (distribusi) pupuk langsung (bisa langsung ke) Kopdes. Nanti kalau desa penghasil gabah dan sulit (dijual) ke kabupaten nanti Kopdes juga bisa membeli dulu gabahnya," tuturnya. Tak hanya pupuk dan gabah, tetapi juga dengan komoditi seperti jagung.
Menurut Ketua Umum PAN ini, kehadiran Kopdes juga mampu membuat harga jagung menjadi lebih seragam sesuai HET pemerintah.
"Harga jagung kan sekarang belum seragam Rp 5.500 karena gudang kurang. Nanti bisa ditangani dulu sama Kopdes. Sehingga ini akan sangat membantu ekonomi desa," jelasnya.
Selain itu, Zulhas juga memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah karena mendukung program percepatan pembentukan Kopdes.
"Jawa Timur, ibu gubernur sangat proaktif bahkan datang ke Jakarta bersama para bupati untuk mengetahui lebih lanjut apa itu Kopdes. Tadi bahkan Jawa Timur sudah lakukan percepatan. hampir 1.247 (Kopdes terbentuk) sudah. Memang Gubernur Jatim gercep," jelasnya.
Sebagai informasi, acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan sejumlah pejabat lainya.
(*)