Jawa Gelap Bergilir, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Liputan6.com, Jakarta - Pemadaman listrik bergilir masih terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir. Gangguan pasokan listrik dilaporkan terjadi sejak 8 Juni 2026 dan berdampak pada sejumlah daerah seperti Bogor, Tangerang Raya, Semarang, Jawa Timur, Cirebon, Bantul, Yogyakarta, Bekasi, Tangerang Selatan, hingga Banten.

PT PLN (Persero) menjelaskan pemadaman dilakukan akibat gangguan pada dua pembangkit listrik besar yang memasok sistem kelistrikan Jawa. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan pasokan listrik menurun sehingga perusahaan harus melakukan pengaturan beban untuk menjaga keseimbangan sistem.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan, langkah tersebut bersifat sementara hingga kondisi pembangkit kembali normal.

"Langkah tersebut dilakukan karena terdapat kendala teknis operasional pembangkit, serta ada dua unit pembangkit besar yang mengalami gangguan sehingga tidak beroperasi sementara dan menurunkan kemampuan sistem pasokan listrik," kata Gregorius pada 19 Juni 2026.

PLN saat ini terus melakukan percepatan pemulihan dengan mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain serta melakukan pengaturan operasi sistem.

"PLN terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan, mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain, serta melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan," tuturnya.

Ia memastikan manajemen beban yang dilakukan hanya bersifat sementara dan akan dihentikan secara bertahap setelah kondisi pasokan listrik membaik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara.

Menurut dia, pemerintah telah mengantisipasi kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik melalui penugasan kepada perusahaan tambang nasional. Bahkan, volume batu bara yang ditugaskan lebih besar dibandingkan kebutuhan PLN secara nasional.

"Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," ujar Bahlil.

Ia menjelaskan persoalan yang terjadi lebih berkaitan dengan aspek teknis operasional dan distribusi yang menjadi tanggung jawab PLN.

Bahlil juga mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo agar langkah mitigasi dilakukan secepat mungkin. Ia meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional untuk mencegah gangguan serupa terulang.

"Tadi saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk di dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya. Bukan kita. Kita regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN," tuturnya pada 21 Juni 2026.

Di tengah upaya pemulihan, PLN menyampaikan bahwa salah satu pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) yang sebelumnya mengalami gangguan telah kembali beroperasi dan tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Jawa sejak 21 Juni 2026.

"Salah satu pembangkit besar yang sempat gangguan telah berhasil dipulihkan dan telah sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa serta mulai memasok listrik untuk menambah keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Menurut Darmawan, pulihnya salah satu pembangkit tersebut membantu mengurangi pemadaman bergilir yang terjadi dalam sepekan terakhir. Selain itu, distribusi batu bara dengan spesifikasi yang sesuai kebutuhan pembangkit juga mulai berjalan normal.

“Kami ingin menyampaikan bahwa sistem kelistrikan di Pulau Jawa berangsur-angsur membaik. Pasokan energi primer yang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan oleh pembangkit telah berjalan dengan lancar. Sehingga upaya penguatan pembangkit berjalan dengan baik,” jelasnya.

Darmawan menambahkan PLN terus melakukan pemantauan dan penguatan sistem secara menyeluruh untuk menjaga keandalan pasokan listrik.

“Kami melakukan upaya all out 24 jam, 7 hari seminggu, baik dalam melakukan monitoring maupun memetakan seluruh langkah yang diperlukan agar keandalan sistem listrik di Jawa ini dapat terus terjaga dan bahkan ditingkatkan,” ujarnya.

Sebagai bagian dari evaluasi atas kondisi tersebut, Darmawan menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer serta penguatan pada pembangkit milik PLN maupun mitra.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat pemadaman bergilir dalam beberapa waktu terakhir.

Di tengah upaya PLN mengatasi gangguan pasokan listrik, sejumlah pihak mengusulkan langkah jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pasokan batu bara bagi pembangkit listrik.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) M. Kholid Syeirazi menilai PLN perlu berinvestasi membangun fasilitas pencampuran batu bara (blending facility). Menurut dia, langkah tersebut penting karena produksi batu bara Indonesia didominasi batu bara berkalori rendah, sementara banyak pembangkit membutuhkan batu bara berkalori menengah agar dapat beroperasi secara optimal.

"Menurut saya, PLN harus berinvestasi dalam pembangunan blending facility. Karena produksi batu bara kita lebih banyak yang berkalori rendah. Sementara desain boiler pembangkit membutuhkan batu bara kualitas medium agar penurunan kapasitas terpasangnya tidak terlalu drastis," kata Kholid kepada Liputan6.com, Senin (22/6/2026).

Ia menjelaskan, fasilitas tersebut memungkinkan pencampuran batu bara berkalori tinggi dan rendah untuk menghasilkan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pembangkit, termasuk pembangkit milik produsen listrik swasta (IPP) dan pembangkit ultra super critical (USC).

Di sisi lain, pemerintah juga berencana membentuk tim khusus untuk mengawal pengadaan batu bara PLN. Langkah ini mendapat dukungan dari Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar.

"Pembentukan tim itu bagus, ini bisa untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Jadi tim tersebut dapat meminimalkan potensi penyimpangan dalam penentuan pemasok maupun harga batu bara," ujarnya.

Bisman menilai tim tersebut perlu memastikan kepatuhan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO), memperkuat pengawasan rantai pasok dari tambang hingga pembangkit, serta menjamin kelancaran pasokan batu bara. Ia juga mendorong PLN menjaga cadangan operasional yang memadai dan melakukan diversifikasi sumber pasokan guna menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.