Bahlil Buka Suara Soal Kompensasi Warga Terdampak Pemadaman Listrik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia buka suara mengenai kompensasi bagi warga yang terdampak pemadaman listrik. Menurutnya, kompensasi pelanggan menjadi tanggung jawab PT PLN (Persero).

"Itu tanya di PLN karena itu urusan PLN ya," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (23/6/2026).

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman listrik. Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo mengatakan, masyarakat sebagai konsumen seharusnya tidak menanggung beban kerugian dari gangguan listrik yang terjadi.

"Konsumen tidak boleh terus menjadi pihak yang menanggung kerugian akibat lemahnya sistem. PLN sebagai penyedia layanan listrik memiliki kewajiban memastikan pelayanan yang andal sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah," tutur Rio dalam keterangannya.

Dia juga menyoroti perlunya PLN bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman listrik. Aturan kompensasi sendiri tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025 mengenai tingkat mutu pelayanan listrik.

"Apabila durasi dan frekuensi pemadaman telah memenuhi ketentuan Tingkat Mutu Pelayanan sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025, maka hak konsumen atas kompensasi harus diberikan secara transparan dan otomatis, bukan menunggu masyarakat mengajukan keluhan," beber dia.

Merujuk Permen ESDM 2/2025, kompensasi diatur merujuk pada tingkat mutu pelayanan yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Indikator lama gangguan dan jumlah gangguan masuk kategori yang bisa mendapat kompensasi.

"Besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik untuk indikator Lama Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditetapkan 1 (satu) jam per bulan," seperti dikutip pada Pasal 6A Ayat (1), Permen ESDM 2/2025.

Pasal 6A ayat (3) mencatat, jika lama gangguan di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, maka konsimen berhak memperoleh kompensasi. Ada enam ketentuan kompensasi yang bisa diberikan kepada pelanggan terdampak.

Aturan pemberian kompensasi tertuang dalam Pasal 6A ayat (4). Pertama, kompensasi 50% (lima puluh persen) dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan sampai dengan 2 (dua) jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.

Kedua, kompensasi 75% (tujuh puluh lima persen) dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 2 (dua) jam sampai dengan 4 (empat) jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.

Ketiga, kompensasi 100% (seratus persen) dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 4 (empat) jam sampai dengan 8 (delapan) jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.

Keempat, kompensasi 200% (dua ratus persen) dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 8 (delapan) jam sampai dengan 16 (enam belas) jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.

Kelima. 300% (tiga ratus persen) dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 16 (enam belas) jam sampai dengan 40 (empat puluh) jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.

Serta keenam, 500% (lima ratus persen) dari biaya beban atau rekening minimum apabila Lama Gangguan lebih dari 40 (empat puluh) jam di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik.