Sengketa Eagle High Plantations dan Felda Masuk Arbitrase, Ini Penjelasan OJK

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara mengenai persoalan investasi antara Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority (Felda) Malaysia dan PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT).

OJK menyatakan telah memperoleh penjelasan dan klarifikasi mengenai persoalan tersebut. OJK menegaskan, transaksi yang menjadi dasar sengketa merupakan proses jual-beli saham yang dilakukan oleh pemegang saham BWPT, bukan transaksi langsung dengan perusahaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, transaksi tersebut dilakukan dengan kesepakatan bilateral yang mencakup sejumlah persyaratan, termasuk opsi pembelian kembali atau put option.

“Ada salah satu pemegang saham awal yang kemudian bersepakat menjual kepada pihak lain pada saat itu, yang memang disertai dengan adanya aspek opsi untuk pembelian kembali (put option) jika seandainya kriteria-kriteria yang ada di dalam term and condition pembeliannya tidak dapat dipenuhi,” ujar Hasan kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Jumat.

Menurut Hasan, persoalan tersebut bukan perkara baru. Sengketa telah berlangsung cukup panjang dan kini masuk dalam proses penyelesaian melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

“Bahwa ini sebenarnya proses yang sudah cukup panjang, masing-masing pihak sudah bersepakat untuk melakukan ini dalam konteks penyelesaian sengketa di dalam badan arbitrase,” ujar Hasan.

OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan informasi mengenai BWPT tetap disampaikan kepada publik.

Hasan menegaskan, OJK dan BEI akan terus memastikan keterbukaan informasi terkait PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT), meski sengketa yang terjadi tidak secara langsung melibatkan perseroan.

Menurut dia, persoalan tersebut bermula dari transaksi antara pemegang saham yang sebelumnya memiliki saham BWPT dengan pihak pembeli. Kesepakatan itu dibuat secara bilateral dengan sejumlah term and condition.

“Sekalipun sekali lagi, ini adalah transaksi yang dilakukan antar pemegang saham yang semula memiliki saham BWPT, kemudian menjual kepada pihak lain dengan term and condition yang sepakati secara bilateral. Jadi tidak terkait langsung dengan emiten yang bersangkutan,” ujar Hasan.

Sebelumnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan telah mengirim surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk meminta perhatian pemerintah Indonesia terhadap persoalan investasi Felda di Indonesia.

Investasi tersebut dilakukan Felda pada era pemerintahan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di perusahaan sawit Indonesia, BWPT.

"Saya telah menulis surat kepada Presiden Prabowo Subianto, meminta beliau untuk juga melihat juga masalah ini," kata Anwar.

Anwar menyebut potensi kerugian Felda akibat persoalan investasi tersebut dapat mencapai 2,5 miliar ringgit atau sekitar Rp 11 triliun.

Dalam keterbukaan informasi di BEI, PT Eagle High Plantations Tbk menyatakan tidak memiliki hubungan korporasi maupun hubungan kontraktual dengan Felda terkait kepemilikan saham perseroan.

BWPT menjelaskan, pihak yang tercatat sebagai pemegang saham adalah FIC Properties Sdn. Bhd. (FICP). Perusahaan tersebut merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari Felda.

“Maka perseroan tidak berada dalam posisi untuk mengonfirmasi maupun memberikan penjelasan atas informasi atau isu yang bersumber dari, berkaitan dengan, atau merupakan urusan internal Felda,” ujar Sekretaris Perusahaan BWPT, Rizka Dewi Sulistyorini.

Persoalan tersebut berkaitan dengan investasi Felda yang disebut belum sepenuhnya mendapatkan kembali dana yang ditanamkan. Berdasarkan laporan yang beredar, Felda disebut hanya berpotensi memperoleh pengembalian sekitar 200 juta ringgit atau sekitar Rp 876 miliar.

Sementara itu, nilai kerugian yang berpotensi ditanggung Felda diperkirakan mencapai 2,5 miliar ringgit.

Saat ini, penyelesaian sengketa masih berproses melalui SIAC. OJK menegaskan akan terus memantau aspek keterbukaan informasi BWPT, sementara substansi sengketa diselesaikan melalui mekanisme hukum yang telah ditempuh para pihak.