Hapus Outsourcing, Menaker Tunggu Arahan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait rencana penghapusan sistem alih daya alias outsourcing di sektor ketenagakerjaan.

Pasalnya, Menaker Yassierli menilai, penghapusan sistem outsourcing tak bisa sembarangan lantaran potensi berpengaruh ke sektor padat karya dan industri. Sehingga dilakukan dengan basis data dan arahan secara komprehensif.

"Makanya kita juga harus dengarkan arahan Pak Presiden seperti itu. Nanti tentu Pak Presiden juga ingin melihat implementasinya, usulan dari kita seperti apa nanti," ujar Menaker di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (5/5/2025).

Menaker menceritakan, praktik outsourcing memang banyak bermasalah sejak lama. Lantaran banyak pekerja dengan usia lanjut namun tidak mendapat hak dan upah yang semustinya.

"Jadi ada orang yang kemudian udah usianya 40 tahun, 50 tahun masih aja di-outsource gitu ya, tanpa ada karir, dengan gajinya tetap UMP, bahkan kontraknya UMP tapi ternyata realitasnya dibayarnya seperti apa. Jadi ini banyak kasus," ungkapnya.

Oleh karenanya, Prabowo meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk mencermati masalah ini. Namun, Menaker juga meminta pihaknya tetap realistis untuk mengkaji masalah ini bersama dengan Dewan Kesejahteraan Buruh.

"Nah, ini yang nanti teman-teman, semangat kita sekali lagi adalah negara hadir untuk memberikan kepastian kepada pekerja jaminan sosial dan seterusnya," dia menegaskan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk menindaki praktik outsourcing. Di sisi lain, RI 1 juga tidak ingin kehilangan investasi yang bakal berdampak terhadap aksi pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera, tapi secepat-cepatnya, kita ingin menghapus outsourcing," kata Prabowo dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta beberapa waktu lalu.

"Tapi saudara-saudara, kita juga harus realistis. Kita juga harus menjaga para investor. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerjasama dengan mereka," dia menekankan.