GMTD Tegaskan Legalitas Kepemilikan Tanah Sah

Liputan6.com, Jakarta - PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (PT GMTD) menyampaikan klarifikasi resmi terkait pernyataan juru bicara PT Hadji Kalla.

Presiden Direktur PT GMTD, Ali Said, menegaskan bahwa sejumlah pernyataan tersebut tidak hanya tidak akurat, tetapi juga mengalihkan perhatian dari persoalan utama, yakni legalitas kepemilikan tanah berdasarkan dokumen resmi negara.

Menurutnya, pihak Kalla tidak pernah menjawab pertanyaan mendasar seperti keberadaan izin lokasi 1991–1995, SK Gubernur terkait mandat pembebasan lahan, akta pelepasan hak, maupun dokumen pembelian yang sah.

“Tidak ada jawaban. Tidak ada dokumen. Tidak ada dasar hukum,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (19/11/2025).

Sementara itu, PT GMTD menyatakan memiliki dasar hukum lengkap berupa sertifikat resmi BPN, empat putusan inkracht, eksekusi PN Makassar pada 3 November 2025, PKKPR, hingga pencatatan aset dalam laporan keuangan audited perusahaan terbuka.

PT GMTD juga menegaskan bahwa klaim pencabutan SK 1991 adalah keliru. SK tersebut, baik dari Kementerian PARPOSTEL maupun Gubernur Sulsel, disebut tetap berlaku dan menetapkan GMTD sebagai satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan pembebasan lahan pada periode tersebut.

Dalam penjelasannya, PT GMTD juga menanggapi tuduhan “serakahnomics” yang dilontarkan pihak lawan. Menurut perusahaan, tuduhan tersebut tidak relevan dengan sengketa legalitas dan tidak memiliki dasar dokumen.

“Retorika politik tidak mengubah fakta hukum,” ujar Ali Said.

PT GMTD juga membantah klaim bahwa perseroan hanya berhak mengembangkan pariwisata. Berdasarkan Akta Pendirian No.34 tanggal 14 Mei 1991, perusahaan diperbolehkan menjalankan usaha di sektor pariwisata maupun bidang lainnya, termasuk investasi dan pengembangan real estate.

Perusahaan juga membeberkan data bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari GMTD sejak 2000–2022 mencapai lebih dari Rp 538 miliar. Angka ini diklaim jauh berbeda dari pernyataan bahwa pemerintah hanya menerima Rp 50–100 juta.

PT GMTD turut meluruskan sejumlah informasi lain, termasuk menyatakan bahwa Trans Studio Makassar dapat berdiri berkat infrastruktur yang lebih dulu dibangun oleh GMTD, mulai dari jalan utama hingga utilitas kawasan. Fakta historis, menurut GMTD, menunjukkan bahwa pihak Trans bahkan meminta izin pemanfaatan jalan yang dibangun perusahaan.

Terkait lahan 16 hektare, GMTD menegaskan bahwa aset tersebut sah milik perusahaan, tidak pernah dimiliki Lippo, dan tidak pernah dialihkan. Perusahaan juga menyebut adanya penyerobotan lahan sekitar 5.000 m² yang telah dilaporkan ke kepolisian dengan sejumlah bukti visual dan dokumen resmi.

“Fakta hukum tidak berubah. Pengalihan isu tidak menggugurkan dokumen negara,” tegas Ali Said.

PT GMTD kembali menegaskan bahwa fakta pemagaran dan penyerobotan lahan merupakan tindakan ilegal yang telah ditindaklanjuti melalui pelaporan resmi kepada aparat penegak hukum. Perusahaan menyebut seluruh pagar di area 16 hektare dibangun oleh PT GMTD, sementara tindakan penyerobotan seluas sekitar 5.000 m² terjadi di dalam area berpagar tersebut.

Peristiwa itu disebut telah terdokumentasi melalui rekaman visual serta keterangan saksi lapangan.

Laporan resmi juga telah diajukan ke Polda Sulawesi Selatan dan Mabes Polri melalui sejumlah nomor laporan, termasuk LP/B/1897/X/2025 dan LP/B/1020/X/2025, serta pengaduan tanggal 30 September dan 8 Oktober 2025.

PT GMTD menegaskan bahwa mandat perusahaan merupakan mandat pemerintah, mengingat perseroan adalah perusahaan publik yang dimiliki pemerintah pusat dan daerah.

Karena itu, tudingan bahwa GMTD menjadi penghambat pembangunan dinilai bertentangan dengan fakta. Perusahaan meminta semua pihak menghentikan narasi menyesatkan dan tetap berpegang pada dokumen hukum resmi.