Prabowo Minta Pemberian THR ASN hingga BHR Tepat Waktu

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta sejumlah kementerian untuk memastikan pemberian tunjangan hari raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan bonus hari raya (BHR) untuk pengemudi online diberikan tepat waktu.

Presiden Prabowo menyampaikan hal itu saat Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat, (13/3/2026) di Istana Negara.

“Menteri tenaga kerja, menteri keuangan dan menteri investasi pastikan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk semua Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat dan daerah dilaksanakan tepat waktu,” kata dia.

Ia juga mengingatkan pembagian bonus hari raya untuk pekerja di sektor informal sesuai dengan yang telah ditentikan. “Bonus hari raya untuk pekerja sektor informal di online yakinkan sesuai kita tentukan harus sampai ke mereka antara Rp 400 ribu-Rp 1,6 juta per orang,” tutur dia.

Prabowo juga bersyukur saat pemerintahannya, pengemudi online mendapatkan bonus hari raya. Ia pun mengapresiasi hal itu.

“Kita juga bersyukur baru pemerintahan kita pengemudi online mendapatkan bonus hari raya, terima kasih,” kata dia.

THR 2026 Tak Boleh Dicicil, Menaker Minta Perusahaan Swasta Patuh

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta seluruh perusahaan mematuhi ketentuan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan kepada pekerja serta bonus hari raya bagi mitra pengemudi ojek online (ojol).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Surat Edaran Nomor M/4/HK.04.00/III/2026 mengenai pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi.

Menaker menegaskan pemerintah berharap seluruh industri mengikuti ketentuan tersebut.

“Pemerintah mengimbau, tentu kita berharap setiap industri bisa kemudian mendengarnya. Sama misalnya seperti BHR, atau bonus hari raya buat teman-teman ojol. Kita mengimbau, presiden juga mengimbau dengan surat edaran dan diikuti,” kata Yassierli dikutip dari Antara, Jumat, 13 Maret 2026.

Pemberian THR keagamaan sendiri merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.