Distribusi SPHP Beras Lanjut sampai Akhir Januari 2026, Ini Penjelasan Bapanas

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan stabilisasi harga beras tetap terjaga di awal 2026 dengan memperpanjang distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga 31 Januari 2026. Kebijakan ini dilakukan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menjelaskan, perpanjangan distribusi SPHP beras dimungkinkan karena adanya persetujuan penggunaan skema RPATA atas usulan Bapanas.

"Perpanjangan tersebut dimungkinkan melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) yang telah disetujui Kementerian Keuangan atas usulan Badan Pangan Nasional," kata Sarwo Edhy dikutip dari Antara, Minggu (11/1/2026)

Menurut Sarwo, kebijakan ini bersifat antisipatif untuk meredam potensi gejolak harga beras pasca pergantian tahun. Selain itu, langkah ini diambil guna menjamin masyarakat tetap memiliki akses terhadap beras berkualitas dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah.

Dengan perpanjangan ini, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga kestabilan pasokan dan harga beras nasional, terutama di tengah dinamika pasar pangan pada awal tahun.

Sarwo menjelaskan, skema RPATA telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025. RPATA merupakan rekening milik Bendahara Umum Negara yang digunakan untuk menampung dana penyelesaian pekerjaan yang belum tuntas hingga akhir tahun anggaran.

Melalui skema ini, penyelesaian kegiatan diberikan kesempatan melewati batas akhir tahun anggaran. Dengan demikian, program SPHP beras tetap dapat berjalan optimal meski memasuki tahun anggaran baru.

Bapanas pun telah menginformasikan kebijakan perpanjangan ini kepada Perum Bulog serta seluruh pemangku kepentingan terkait, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga Satgas Pangan Polri.

"Jadi sisa target SPHP beras 2025 sekitar 697,1 ribu ton dapat terus diakselerasi seoptimal mungkin," ujar Sarwo.

Hingga akhir 2025, realisasi penyaluran SPHP beras secara nasional telah mencapai 802,9 ribu ton yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan perpanjangan ini juga diperkuat dengan ketersediaan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Perum Bulog yang mencapai 3,25 juta ton.

Kondisi tersebut memberikan ruang yang memadai bagi pemerintah untuk terus melakukan intervensi pasar secara terukur. Penyaluran SPHP beras dilakukan melalui berbagai kanal, seperti Koperasi Desa Merah Putih, pasar rakyat, ritel modern, serta Gerakan Pangan Murah.

Sementara itu, pelaksanaan SPHP beras 2026 direncanakan mulai 1 Februari 2026. Saat ini, Bapanas masih memproses pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) ke Kementerian Keuangan.