Buruh Minta Dedi Mulyadi Revisi UMP Jabar, Tuntut Penetapan Upah Sektoral Kota/Kabupaten

Liputan6.com, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memprotes penetapan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Barat. Buruh memprotes tidak adanya upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

Presiden KSPI, Said Iqbal mengisahkan bupati dan wali kota telah mengirimkan rekomendasi UMSK di masing-masing wilayah. Namun, pada penetapan final, UMSK itu tidak diputuskan.

"Oleh karena itu, KSPI bersama buruh Jawa Barat menuntut agar Gubernur Jawa Barat menetapkan seluruh rekomendasi UMSK dari bupati dan wali kota se-Jawa Barat untuk Tahun 2026 dan merevisi Surat Keputusan Gubernur terkait UMSK," kata Iqbal dalam konferensi pers daring, Sabtu ( 27/12/2025).

Dia merujuk penetapan UMSK menjadi mandat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Kemudian, dia merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024 yang telah mengatur mekanisme penetapan UMSK. 

"Sebagai contoh, upah minimum sektoral elektronik di Kabupaten Bekasi dihilangkan oleh Dedi Mulyadi, dicoret, katanya (perusahaan) tidak mampu," ujarnya.

Said Iqbal turut membantah perusahaan besar di Jabar tak mampu membayar upah. Menurut dia, kekhawatiran adanya PHK ketika ditetapkan UMSK merupakan pandangan keliru.

"Itu alasan klasik. Tahun lalu, Pejabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin juga alasannya sama (takut) terjadi PHK. Begitu dirubah dengan turun tangannya pemerintah pusat, enggak ada PHK," bebernya.

Kelompok buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan turun aksi demonstrasi pada 29-30 Desember 2025. Total ada 10 ribu lebih buruh yang demo memprotes kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026.

Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, demo buruh akan digelar 2 hari berturut-turut. Ribuan buruh akan turun memprotes kenaikan UMP yang tidak sesuai dengan keinginan serikat pekerja.

"Aksi akan siikuti ribuan buruh Jawa Barat, Banten DKI, untuk aksi tanggal 29 Desember diikuti 1.000 buruh, karena banyak yang libur, akhirnya 1.000 buruh aksi di Istana Negara," kata Iqbal dalam konferensi pers daring, Sabtu (27/12/2025).

Sementara itu, jumlah buruh demo 10 kali lipat lebih banyak di Istana Negara atau Gedung DPR/MPR pada 30 Desember 2025. Pada waktu yang sama, ribuan buruh juga akan konvoy menggunakan sepeda motor dari Jawa Barat maupun Banten.

"Aksi 30 Desember diikuti minimal 10.000 buruh di Istana negara dengan titik kumpul di Patung Kuda jam 10," kata dia. 

"Aksi 30 Desember akan ada konvoi motor, rencananya buruh Jabar akan melakukan konvoi motor 10-20 ribu motor, yang pantura malam hari masuk Jakarta, puncak, Cianjur, Sukabumi dia akan malam hari masuk Jakarta," sambung Iqbal.

Geruduk Istana dan Balai Kota DKI

Kelompok buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi memprotes kenaikan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2026 DKI Jakarta. Aksi demo akan menyasar Istana Kepresidenan Jakarta dan Balai Kota DKI Jakarta.

Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan, aksi demo sebagai respons buruh terhadap kenaikan UMP 2026 yang tidak sesuai dengan keinginan para pekerja. Meski, secara proses hukum pun kelompok buruh akan melayangkan gugatan ke pengadilan.

"Secara gerakan akan ada aksi. Aksinya ada dua, ke Istana Presiden di Jakarta dan ke Balai Kota," kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Rabu (24/12/2025).