BP Tapera Gaet 7 Asosiasi Pengembang Bangun Rumah Subsidi di 2026, Ini Daftarnya

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menggandeng 7 asosiasi pengembang perumahan untuk membangun rumah subsidi layak huni di 2026. Mengingat ada target besar penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat di tahun depan.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemanfaatan data supply dan demand, pengelolaan aplikasi, pembangunan rumah layak huni dan pembinaan atas pengendalian rumah layak huni dan siap huni.

“Hingga tahun 2025 penyaluran dana FLPP didukung penuh oleh 22 asosiasi pengembang perumahan di seluruh Indonesia. Kami berharap dukungan terus dilanjutkan dengan kualitas rumah yang layak untuk dihuni di tahun mendatang," ujar Heru, di Menara Mandiri II, Jakarta, ditulis Rabu (24/12/2025).

Tujuh asosiasi pengembang itu diantaranya, Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang Perumahan Sederhana Sehat Nasional (Apernas).

Lalu, Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Pengembang Indonesia (PI), Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya), serta Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra).

Pada 2025, penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) rumah subsidi REI menjadi asosiasi pengembang perumahan yang tertinggi dalam membangun rumah sebesar 112.557 unit. Kemudian APERSI 80.048 unit, HIMPERRA 36.540 unit, APERNAS 9.235 unit, ASPRUMNAS 8.789 unit, PI 8.198 unit dan Appernas Jaya 4.905 unit.

Sebelumnya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menargetkan bisa menyalurkan 285 ribu rumah subsidi dalam skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Total dana yang bakal digelontorkan mencapai Rp 37,1 triliun.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan dana itu terdiri dari anggaran DIPA sebesar Rp 25,1 triliun dan sisanya dari pengembalian pokok sebesar Rp 10,4 triliun yang digulirkan kembali serta saldo awal tahun 2026 sebesar Rp1,6 triliun. “Sesuai dengan Nota Keuangan tahun 2026, Pemerintah juga mengalokasikan pencadangan pembiayaan investasi untuk memenuhi potensi penambahan target penyaluran FLPP sampai dengan 350.000 unit rumah di tahun depan,” ujar Heru usai Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bank Penyalur Subsidi Tahun 2026, di Menara Mandiri II, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

BP Tapera juga menggandeng 43 bank penyalur rumah subsidi. 5 diantaranya merupakan bank BUMN, 4 bank swasta, dan 33 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Langkah ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang penyaluran KPR Sejahtera FLPP bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2026.

“Kami berharap, tahun 2026 nanti kinerja bank penyalur akan semakin baik dan semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang terbantu,” katanya.

Dalam PKS yang akan segera ditandatangani Komisioner Heru juga menyampaikan bahwa terjadi peningkatan penyaluran dana FLPP untuk non formal sebesar 15 persen. "Sehingga diharapkan akan semakin banyak non formal yang akan menikmati pembiayaan KPR Sejahtera FLPP dan semakin merata di seluruh Indonesia,” ucapnya.

Hingga 22 Desember 2025, penyaluran dana FLPP telah mencapai 270.985 unit rumah sebesar Rp 33,66 triliun. Penyaluran dana ini disalurkan melalui 39 bank penyalur dengan rumah yang dibangun oleh 8.058 pengembang yang terdiri dari 13.118 perumahan yang tersebar di 33 provinsi di 401 kabupaten/kota.

Bank BTN tercatat sebagai bank penyalur FLPP tertinggi dengan realiasi 128.608 unit rumah subsidi. Di posisi kedua diikuti Bank BTN Syariah (Bank Syariah Nasional) yang menyalurkan FLPP untuk 59.463 unit.

Kemudian BRI (31.645 unit); BNI (14.179 unit); dan Bank Mandiri (10.591 unit); Bank Syariah Indonesia (4.062 unit); BPD Jawa Barat dan Banten (3.915 unit); BPD BJB Syariah (2.660 unit); BPD Sumsel Babel (2.430 unit); dan BPD Sumsel Babel Syariah (1.695 unit).

“Saya berharap kinerja ini tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk penyaluran sesuai target penyaluran FLPP di tahun 2026,” tandas Heru.