Bermodal Rp 505 Miliar, Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Modern di IKN Rampung

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) telah menyelesaikan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 1, untuk melayani persampahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. 

Kontruksi TPST 1 dirancang mampu mengolah sampah menjadi energi baru terbarukan. Sehingga lebih ramah lingkungan, serta sejalan dengan prinsip IKN sebagai smart city (kota pintar) dan kota modern berkelanjutan. 

"Dengan selesainya pembangunan sarana dan prasarana TPST ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan IKN sebagai kota modern yang bersih dan sehat, serta dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai Future Smart Forest City of Indonesia," kata Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Rabu (16/4/2025).

TPST 1 IKN dibangun di atas lahan seluas 22,15 ha dengan desaian mengadopsi elemen-elemen modern, serta gaya konstruksi yang estetik menyatu secara harmonis dengan lingkungan hijau. 

Tempat pembuangan sampah ini dirancang dengan sistem pengolahan sampah menjadi energi baru terbarukan, sampah organik dan anorganik akan dipisah dan didaur ulang sebagai barang yang dapat digunakan kembali. 

Untuk sampah organik diubah menjadi kompos, menangani sampah yang tidak dapat didaur ulang serta tidak menghasilkan emisi di atas standar yang ditentukan atau Net Zero Emission (NZE) dan residu dari pengolahan minimum. 

"Lokasinya berada dekat dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, atau sekitar 3 km. Sehingga dilakukan penanganan terkait emisi, kebisingan, bau maupun potensi dampak lingkungan lainnya," imbuh Diana. 

Secara perhitungan, TPST ini mampu mengolah sampah sebanyak 74 ton per hari dan lumpur 15 ton per hari. Melalui sistem pengelolaan sampah terkoneksi dengan internet, sehingga dapat diakses oleh masyarakat. 

Pembangunan TPST ini di bawah tanggung jawab Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur, Kementerian PU dengan kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya-SBS-Silcon lewat skema Kerja Sama Operasi (KSO). 

"Pekerjaan konstruksi TPST 1 telah selesai 100 persen dengan biaya APBN senilai Rp 505 miliar," pungkas Diana.

Sebelumnya, pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall/National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) dan Ibu Kota Nusantara (IKN) masuk dalam program Quick Wins Kementerian PU.

Program Quick Win merupakan program yang disusun Kementerian PU untuk melaksanakan arahan Presiden RI. Dengan penyusunan program Quick Wins pembangunan infrastruktur itu untuk dilaksanakan secara sistematis dan terpadu.

"Quick Wins untuk mendukung program unggulan strategis Kementerian/lembaga negara (K/L) lainnya meliputi pembangunan giant sea wall/NCICD, IKN, konektivitas (jalan dan jembatan), pasar rakyat, air minum, sanitasi/air limbah, persampahan, sarana olah raga, sarana kesehatan, dan penataan kawasan (pariwisata, industri, area terdampak bencana dan pengungsian),” tutur Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dalam peringatan Hari Bakti PU ke-79 di Jakarta, Selasa (3/12/2024), seperti dikutip dari Antara.

Program Quick Wins 3 Kementerian PU merupakan ketahanan pangan, melalui optimalisasi manfaat bendungan yang sudah dibangun untuk melayani irigasi melalui pembangunan dan rehabilitas jaringan irigasi.

Lalu pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas menuju sentra pangan, termasuk food estate di Kalteng, Merauke-Papua Selatan, NTT dan lain-lain.

Sedangkan Quick Wins 4 yakni mendukung Wajib Belajar 13 Tahun melalui Pembangunan dan Renovasi Sekolah/Madrasah di berbagai pelosok tanah air.

Kementerian PU membidik pembangunan/renovasi sekolah untuk 11.420 Unit, mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK/SLB/dan lain-lain, serta madrasah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pantai utara Jakarta membutuhkan kehadiran investasi.

Anggaran pembangunan tanggul laut raksasa di pantai utara Jakarta dari wilayah Banten hingga Bekasi diperkirakan mencapai Rp123 triliun untuk delapan tahun ke depan.

AHY juga menyampaikan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan dilanjutkan dengan fokus pada penyelesaian pusat pemerintahan.

Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penyelesaian pusat pemerintahan sebagai prioritas dalam pembangunan IKN.