Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan berbagai langkah strategis untuk mengurangi dampak dari perang tarif yang tengah berlangsung antara Amerika Serikat (AS) dan China. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pembahasan terkait stimulus ekonomi dalam paket ekonomi untuk dunia usaha terus dilakukan.
Beberapa aspek yang menjadi fokus utama adalah perizinan impor, pengaturan kuota, sektor keuangan, hingga koordinasi dengan instansi terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
"Terkait dengan paket ekonomi, nah ini sedang dalam pembahasan dan salah satunya tentu yang terkait dengan perizinan import, terkait dengan API, OSS, terkait dengan layanan perpajakan dan kepabeanan, kemudian juga terkait dengan pengaturan daripada kuota dan juga termasuk di dalamnya sektor keuangan," kata Menko Airlangga dalam konferensi pers perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia - AS, secara virtual, Jumat (18/4/2025).
Adapun Airlangga menyebut, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah masalah tarif yang tidak seimbang, di mana Indonesia merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dibandingkan dengan negara pesaing, termasuk di kawasan ASEAN.
"Kami juga tegaskan bahwa selama ini yang tarif tidak level playing field dengan negara pesaing Indonesia, termasuk di negara ASEAN, kita minta ini agar diberikan secara lebih adil dan juga kita tidak diberikan tarif yang lebih tinggi," ujarnya.
RI Berharap Tarif Impor dikenakan Adil
Oleh karena itu, Indonesia berharap agar tarif yang dikenakan dapat lebih adil dan tidak membebani dunia usaha domestik. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga mendesak agar sektor perdagangan, investasi, energi, mineral penting, keuangan, hingga sektor pertahanan dan pendidikan mendapat perhatian lebih dalam hubungan dengan Amerika Serikat.
"Kemudian Indonesia juga kita minta agar Amerika Serikat memperdalam sektor perdagangan, investasi, energi dan kerjasama mineral penting dan juga di sektor finansial atau keuangan dan sektor pertahanan ataupun defense, sektor daripada pendidikan," ujarnya.