BBM Campur Etanol 10% Berjalan 2028, Pemerintah Siapkan Insentif

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan kebijakan mandatori campuran etanol dalam bensin (bioetanol) akan mulai diberlakukan paling lambat pada 2028. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menekan emisi karbon sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kewajiban penggunaan bioetanol tinggal menunggu finalisasi peta jalan yang saat ini tengah disusun pemerintah.

“Saya pastikan paling lambat 2028 sudah ada mandatori (kewajiban bioetanol). Mungkin 2027–2028,” ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2025 di Kantor Kementerian ESDM, dikutip dari Antara, Jumat (9/1/2026).

Menurut Bahlil, peta jalan penerapan bioetanol tersebut hampir rampung dan akan menjadi dasar teknis pelaksanaan kebijakan di lapangan. Mandatori bioetanol ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pemanfaatan energi terbarukan di sektor transportasi.

Sebelumnya, Bahlil juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui rencana mandatori campuran etanol 10 persen (E10) pada BBM. Kebijakan ini dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah dalam transisi energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Di sisi regulasi, pemerintah juga tengah membenahi aspek fiskal agar kebijakan bioetanol berjalan optimal. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengungkapkan bahwa pembahasan terkait cukai etanol telah dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Ia menyebutkan, Kementerian Keuangan telah memberikan pembebasan bea cukai untuk etanol yang digunakan sebagai bahan bakar nabati. Namun, fasilitas tersebut saat ini baru berlaku bagi pelaku usaha yang memiliki izin usaha niaga.

“Nah ini sedang kami bahas apakah nanti perbaikan Perpres 40 (Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Bioetanol) itu memasukkan tentang relaksasi cukai,” kata Eniya.

Ia mencontohkan, Pertamina sebagai pemegang izin usaha niaga (IUN) telah mendapatkan fasilitas pembebasan cukai etanol. Pemerintah pun membuka peluang agar relaksasi serupa dapat diperluas demi mendorong keterlibatan pelaku usaha lainnya.

Selain regulasi, pemerintah juga menyiapkan skema insentif investasi untuk mendukung pasokan bioetanol dalam negeri. Bahlil menyatakan akan memberikan insentif bagi perusahaan yang membangun pabrik etanol di Indonesia guna menyukseskan penerapan mandatori E10.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem industri bioetanol nasional yang berkelanjutan, mulai dari hulu hingga hilir. Ketersediaan pasokan dalam negeri menjadi kunci agar kebijakan campuran etanol dapat berjalan konsisten tanpa membebani konsumen.

Minat investor pun mulai terlihat. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menyebut perusahaan otomotif asal Jepang, Toyota, melihat peluang investasi untuk memenuhi kebutuhan bioetanol Indonesia.

Menurutnya, kebijakan mandatori pencampuran 10 persen etanol ke dalam BBM membuka ruang kerja sama baru antara industri otomotif, energi, dan sektor hulu bahan baku bioetanol. Pemerintah optimistis kebijakan ini akan menjadi pendorong penting transisi energi sekaligus investasi hijau di Indonesia.