Bahlil Buka Peluang Berhenti Impor LPG, Begini Syaratnya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah membuka peluang menghentikan impor LPG seiring rencana pengembangan compressed natural gas (CNG) untuk kebutuhan rumah tangga. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, skema tersebut masih dalam tahap uji coba dan belum diterapkan secara luas.

Sementara, saat dikonfirmasi kembali oleh awak media, skema yang dilontarkan bisa menghentikan impor LPG. Sontak, Bahlil langsung merespon dengan lantang.

“Oh, pintar sekali! Ya! Oke, ya,” serunya di hadapan awak media, Rabu (6/5/2026).

Meski belum final, pemerintah memberi sinyal kuat soal arah kebijakan harga. Bahlil menyebut harga CNG diupayakan minimal setara dengan LPG 3 kg, bahkan diharapkan bisa lebih murah. “Doakan seperti itu, ya. Minimal sama,” ujarnya.

Dari sisi pasokan, pemerintah cukup percaya diri. Bahlil menekankan, kunci utama ada pada kelayakan tabung dan standar keselamatan yang saat ini tengah diuji. Pengujian tersebut melibatkan Lemigas untuk memastikan aspek teknis terpenuhi.

“Kalau sudah diuji oleh Lemigas, selesai, aspek keselamatannya, itu mau berapa pun di Indonesia ada. Karena gas kita oversupply,” kata dia.

Negara Hemat Rp 130 Triliun Bila Warga Beralih Pakai LPG ke CNG

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia memproyeksikan subtitusi penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG) dapat menghemat devisa negara hingga Rp 130 triliun dan mengurangi jumlah subsidi energi.

Saat ini dilakukan uji coba pemakaian CNG di masyarakat. Selain itu, adanya tekanan CNG yang besar, mencapai 250 bar, sehingga diperlukan modifikasi dari tabung LPG 3 kilogram yang saat ini digunakan masyarakat. Hasilnya, akan keluar pada 2 hingga 3 bulan mendatang

Ini diungkapkan Bahlil usai menghadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 5 Mei 2026. Dia menyampaikan  bahwa dirinya melaporkan sejumlah perkembangan strategis di sektor ESDM, di antaranya adalah terkait harga minyak mentah Indonesia dan penataan izin pertambangan mineral dan batubara (minerba).