Prabowo Hadiri KTT ASEAN di Filipina, 2 Isu Ini Bakal jadi Sorotan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Filipina. Pertemuan para pemimpin negara Asia Tenggara itu akan menyoroti dua isu utama, yakni ketahanan pangan dan kerja sama energi kawasan.

Secara khusus, kata Bahlil, nikel akan menjadi salah satu komoditas yang dibahas dalam sektor energi di sana. Lantaran, salah satu yang disorot adalah potensi pengembangan baterai berbasis nikel.

“Nikel adalah salah satu komoditas energi yang bisa dikonversi untuk menjadi baterai.  Kebetulan di Asia Tenggara, yang punya pabrik ekosistem baterai dan hulu sampai hilir itu tidak semua negara punya. Indonesia salah satu yang sedang mengembangkan itu,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Rabu (6/5/2026).

Ia menegaskan Indonesia terbuka terhadap kerja sama, termasuk dalam rantai pasok bahan baku. Namun, kerja sama tersebut lebih bersifat business-to-business (B-to-B), bukan dalam bentuk kesepakatan investasi antarnegara yang spesifik.

“Tapi mereka mungkin bisa menyuplai kalau kita kekurangan. Kalau kita kekurangan bahan bakunya, bisa disuplai dari mana saja. Jadi tidak ada isu kerja sama yang lebih teknis spesifik itu, enggak ada, ya,” katanya.

Terkait kemungkinan adanya kesepakatan volume pasokan dalam forum tersebut, Bahlil memastikan belum ada pembahasan ke arah itu.

“Tidak ada,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk sektor batu bara dan nikel tetap tidak mengalami perubahan.

Namun demikian, pemerintah akan menerapkan kebijakan relaksasi yang bersifat terukur untuk menjaga keseimbangan antara pasokan, permintaan, dan stabilitas harga di pasar global.

“Menyangkut dengan RKAB tetap tidak ada perubahan. Yang ada adalah kita akan melakukan relaksasi yang terukur,” ujar Bahlil di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (27/3/2026).

Bahlil menjelaskan, pemenuhan kebutuhan industri dalam negeri tetap menjadi prioritas utama. Kebijakan produksi juga akan disesuaikan dengan kondisi pasar, terutama melihat dinamika supply dan demand.

“Kalau harga bagus, produksinya akan kita tambah. Kemudian industri-industri dalam negeri harus semua terpenuhi. Ini yang kami akan lakukan,” jelasnya.

Untuk sektor nikel, pemerintah juga akan menyesuaikan produksi dengan kebutuhan smelter agar harga tetap stabil dan tidak mengalami penurunan tajam.

Selain itu, pemerintah memutuskan untuk menaikkan Harga Mineral Acuan (HMA) sebagai langkah menjaga nilai jual nikel di pasar.

“Dan sudah menjadi keputusan dari kami, bahwa kami akan menaikkan HMA-nya. Jadi harga standar acuan nikelnya kami akan naikkan,” tegas Bahlil.

Sebelumnya, pemerintah berencana menambah penerimaan negara dari sektor energi melalui kebijakan baru di industri nikel. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, salah satu langkah yang tengah dikaji adalah penerapan bea keluar atau pajak ekspor terhadap produk hasil hilirisasi nikel.

“Salah satu di antaranya karena kita dorong untuk pengenaan pajak ekspor terhadap hasil hilirisasi,” ujar Bahlil di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (27/3/2026).

Bahlil menjelaskan, saat ini pemerintah masih menghitung skema dan formulasi yang tepat sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Fokus kajian diarahkan pada produk Nickel Pig Iron (NPI), yang merupakan salah satu turunan dari pengolahan nikel.

“NPI produk daripada nikel lagi kita menghitung. Ini lagi kita menghitung ya. Sekali lagi, saya lagi menghitung tentang formulasi daripada pengenaan pajak NPI-nya,” jelasnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengoptimalkan nilai tambah dari hilirisasi nikel sekaligus meningkatkan kontribusi sektor energi terhadap kas negara.