Aktivasi Akun Coretax Tembus 11,03 Juta hingga 31 Desember 2025

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyampaikan jumlah aktivasi akun Coretax yang terus meningkat hingga akhir Desember 2025. Berdasarkan data terbaru per 31 Desember 2025 pukul 16.20 WIB, total aktivasi akun wajib pajak tembus 11.034.775.

Dikutip dari keterangan tertulis DJP, Rabu (31/12/2025), dari total aktivasi akun wajib pajak itu, terdiri dari wajib pajak orang pribadi sebesar 10.131.253. Kemudian wajib pajak badan (WP Badan) sebesar 814.932, dan instansi pemerintah sebesar 88.369 akun. Di sisi lain, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebanyak 221 akun.

Capaian ini menunjukkan meningkatnya partisipasi wajib pajak dalam memanfaatkan sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang dikembangkan DJP.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli pernah mengingatkan agar masyarakat segera mengaktifkan akun Coretax supaya dapat langsung memanfaatkan seluruh layanan yang tersedia.

Ia menuturkan, semakin cepat aktivasi dilakukan, semakin siap wajib pajak menghadapi kewajiban perpajakan pada tahun mendatang.

DJP juga memastikan pendampingian bagi wajib pajak yang mengalami kendala teknis, Masyarakat dapat mendatangi kantor pajak terdekat, menghubungi Kring Pajak, maupun memanfaatkan seluruh kanal resmi DJP yang telah disiapkan untuk membantu proses aktivasi akun.

"Jika masyarakat menemui kendala dalam melakukan aktivasi akun coretax,masyarakat dapat datang kantor pajak terdekat, menghubungi Kring Pajak, dan seluruh kanal resmi DJP yang akan siap membantu," kata dia.

Rosmauli menegaskan, tidak ada batas akhir khusus untuk aktivasi akun Coretax. Namun demikian, aktivasi menjadi langkah krusial bagi wajib pajak karena seluruh pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) mulai tahun pajak 2026 akan dilakukan melalui sistem Coretax.

"Direktorat Jenderal Pajak tidak menetapkan batas akhir aktivasi akun coretax. Namun, perlu kami sampaikan bahwa pelaporan SPT tahun 2026 dilakukan melalui coretax,"

Ia menuturkan, tanpa aktivasi akun Coretax, wajib pajak tidak dapat mengakses layanan pelaporan SPT. Oleh karena itu, DJP mengimbau agar masyarakat tidak menunda proses aktivasi.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa mulai tahun pajak 2025, seluruh administrasi perpajakan dilakukan melalui satu aplikasi terpadu, yakni Coretax DJP. Artinya, pelaporan SPT Tahunan 2025 yang disampaikan pada 2026 wajib dilakukan melalui sistem baru yang terintegrasi dengan pajak.go.id.

Bagi wajib pajak orang pribadi, batas waktu pelaporan SPT Tahunan adalah Maret 2026. Sementara itu, wajib pajak badan memiliki tenggat hingga April 2026. Agar proses pelaporan berjalan lancar, DJP mengimbau wajib pajak untuk melakukan persiapan sejak dini.

Dikutip dari laman pajak.go.id, Senin (29/12/2025), ada tiga langkah utama yang perlu segera dilakukan.

• Pertama, aktivasi akun Coretax.
• Kedua, perolehan Kode Otorisasi DJP (KO DJP).
• Ketiga, validasi kode otorisasi agar dapat digunakan sebagai tanda tangan elektronik resmi.

Semakin cepat ketiga langkah ini dilakukan, semakin tenang wajib pajak dalam menghadapi musim pelaporan SPT Tahunan. Selain menghindari kendala teknis di akhir batas waktu, persiapan awal juga membantu wajib pajak lebih familiar dengan sistem Coretax yang menjadi tulang punggung layanan perpajakan digital DJP ke depan.

Langkah pertama yang harus dilakukan wajib pajak adalah aktivasi akun Coretax. Syarat utamanya, wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Proses aktivasi dilakukan secara daring melalui laman resmi Coretax DJP yang terhubung dengan pajak.go.id.

Wajib pajak diminta memasukkan NPWP, email, dan nomor ponsel yang sudah terdaftar di DJP Online. Setelah itu, dilakukan verifikasi identitas hingga sistem mengirimkan surat penerbitan akun berisi kata sandi sementara ke email wajib pajak. DJP mengingatkan agar wajib pajak memastikan email berasal dari domain resmi @pajak.go.id.

Setelah berhasil masuk ke Coretax, wajib pajak diwajibkan mengganti kata sandi dan membuat passphrase sebagai pengaman tambahan. Dengan tahapan tersebut, akun Coretax dinyatakan aktif dan siap digunakan untuk layanan perpajakan digital.

Tahap berikutnya adalah membuat Kode Otorisasi DJP (KO DJP). KO DJP merupakan tanda tangan elektronik resmi yang diterbitkan DJP dan wajib digunakan untuk menandatangani seluruh dokumen perpajakan di Coretax. Proses ini dilakukan melalui menu “Portal Saya” pada akun Coretax.

Setelah KO DJP berhasil dibuat, wajib pajak perlu melakukan validasi kode otorisasi. Status sertifikat digital harus menunjukkan keterangan “VALID” agar dapat digunakan. Jika masih berstatus “INVALID”, wajib pajak dapat memeriksa ulang status hingga proses validasi selesai.

Dengan akun Coretax aktif dan KO DJP yang valid, wajib pajak akan merasakan sejumlah manfaat. Seluruh layanan perpajakan terpusat dalam satu aplikasi, keamanan data lebih terjamin dengan tanda tangan elektronik resmi, serta pelaporan SPT Tahunan menjadi lebih praktis dan efisien.

Informasi lengkap dan panduan resmi dapat diakses melalui laman pajak.go.id.