Aktivasi Akun Coretax Pajak Tembus 10,22 Juta per 30 Desember 2025

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah aktivasi akun Coretax terus bertambah hingga akhir Desember 2025. Berdasarkan data terbaru per 30 Desember 2025 pukul 12.52 WIB, total akun yang telah berhasil diaktivasi mencapai 10,22 juta akun.

Dikutip dari keterangan tertulis DJP, Selasa (30/12/2025), dari total tersebut, mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang mencapai 9.332.720 akun. Sementara itu, wajib pajak badan tercatat sebanyak 805.607 akun.

Selain itu, aktivasi juga dilakukan oleh instansi pemerintah sebanyak 88.208 akun, serta penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebanyak 221 akun.

Capaian ini menunjukkan meningkatnya partisipasi wajib pajak dalam memanfaatkan sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang dikembangkan DJP.

Coretax sendiri menjadi tulang punggung transformasi digital perpajakan yang bertujuan menyederhanakan layanan, meningkatkan kepatuhan, serta memperkuat pengawasan pajak.

DJP sebelumnya mengimbau seluruh wajib pajak yang belum melakukan aktivasi agar segera mengaktifkan akun Coretax. Dengan aktivasi lebih awal, wajib pajak dinilai akan lebih siap dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada tahun pajak berikutnya serta memanfaatkan berbagai layanan yang tersedia secara optimal.

Untuk mendukung proses tersebut, DJP memastikan pendampingan tetap diberikan kepada wajib pajak yang mengalami kendala teknis. Layanan bantuan dapat diakses melalui kantor pajak terdekat, Kring Pajak, maupun seluruh kanal resmi DJP yang telah disiapkan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa mulai tahun pajak 2025, seluruh administrasi perpajakan dilakukan melalui satu aplikasi terpadu, yakni Coretax DJP. Artinya, pelaporan SPT Tahunan 2025 yang disampaikan pada 2026 wajib dilakukan melalui sistem baru yang terintegrasi dengan pajak.go.id.

Bagi wajib pajak orang pribadi, batas waktu pelaporan SPT Tahunan adalah Maret 2026. Sementara itu, wajib pajak badan memiliki tenggat hingga April 2026. Agar proses pelaporan berjalan lancar, DJP mengimbau wajib pajak untuk melakukan persiapan sejak dini.

Dikutip dari laman pajak.go.id, Senin (29/12/2025), ada tiga langkah utama yang perlu segera dilakukan.

• Pertama, aktivasi akun Coretax.
• Kedua, perolehan Kode Otorisasi DJP (KO DJP).
• Ketiga, validasi kode otorisasi agar dapat digunakan sebagai tanda tangan elektronik resmi.

Semakin cepat ketiga langkah ini dilakukan, semakin tenang wajib pajak dalam menghadapi musim pelaporan SPT Tahunan. Selain menghindari kendala teknis di akhir batas waktu, persiapan awal juga membantu wajib pajak lebih familiar dengan sistem Coretax yang menjadi tulang punggung layanan perpajakan digital DJP ke depan.

Langkah pertama yang harus dilakukan wajib pajak adalah aktivasi akun Coretax. Syarat utamanya, wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Proses aktivasi dilakukan secara daring melalui laman resmi Coretax DJP yang terhubung dengan pajak.go.id.

Wajib pajak diminta memasukkan NPWP, email, dan nomor ponsel yang sudah terdaftar di DJP Online. Setelah itu, dilakukan verifikasi identitas hingga sistem mengirimkan surat penerbitan akun berisi kata sandi sementara ke email wajib pajak. DJP mengingatkan agar wajib pajak memastikan email berasal dari domain resmi @pajak.go.id.

Setelah berhasil masuk ke Coretax, wajib pajak diwajibkan mengganti kata sandi dan membuat passphrase sebagai pengaman tambahan. Dengan tahapan tersebut, akun Coretax dinyatakan aktif dan siap digunakan untuk layanan perpajakan digital.

Tahap berikutnya adalah membuat Kode Otorisasi DJP (KO DJP). KO DJP merupakan tanda tangan elektronik resmi yang diterbitkan DJP dan wajib digunakan untuk menandatangani seluruh dokumen perpajakan di Coretax. Proses ini dilakukan melalui menu “Portal Saya” pada akun Coretax.

Setelah KO DJP berhasil dibuat, wajib pajak perlu melakukan validasi kode otorisasi. Status sertifikat digital harus menunjukkan keterangan “VALID” agar dapat digunakan. Jika masih berstatus “INVALID”, wajib pajak dapat memeriksa ulang status hingga proses validasi selesai.

Dengan akun Coretax aktif dan KO DJP yang valid, wajib pajak akan merasakan sejumlah manfaat. Seluruh layanan perpajakan terpusat dalam satu aplikasi, keamanan data lebih terjamin dengan tanda tangan elektronik resmi, serta pelaporan SPT Tahunan menjadi lebih praktis dan efisien.