Ada Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol dan Kurir, Cek di Sini!

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memberikan diskon 50 persen iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di sektor transportasi. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja lapangan yang memiliki risiko kerja tinggi.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, menyampaikan bahwa pekerja BPU di sektor transportasi mencakup pengemudi ojek online (ojol), ojek pangkalan (opang), sopir, hingga kurir paket dan logistik.

“Pekerja transportasi akan mendapatkan diskon 50 persen dari iuran yang seharusnya dibayarkan setiap bulan. Misalnya iuran sebesar Rp 16.800 per pekerja, menjadi sebesar Rp 8.400 per  per bulan,” kata Indah dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (13/1/2026).

Menurut Indah, kebijakan diskon iuran ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi tahun 2026. Tujuannya tidak hanya untuk meringankan beban pekerja, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian tetap berjalan.

Program ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan kepesertaan JKK dan JKM, khususnya bagi pekerja transportasi yang sehari-hari bekerja di jalan dan menghadapi risiko tinggi.

Indah menjelaskan, sasaran utama diskon iuran JKK dan JKM adalah pekerja BPU sektor transportasi, yaitu pekerja yang menjalankan usahanya secara mandiri dan tidak menerima gaji atau upah tetap dari pemberi kerja.

Diskon ini berlaku luas, mencakup pengemudi dan kurir yang berbasis platform digital maupun yang tidak berbasis platform. Baik peserta yang sudah aktif maupun pekerja yang baru mendaftar sebagai peserta JKK–JKM juga berhak mendapatkan potongan iuran tersebut.

“Namun, diskon ini tidak berlaku bagi peserta BPU yang iuran JKK–JKM-nya dibayarkan melalui APBN/APBD,” ujar Indah.

Kemnaker menilai kebijakan ini penting untuk mendorong pekerja sektor informal agar tetap terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan iuran yang lebih terjangkau, pemerintah berharap partisipasi pekerja BPU semakin meningkat.

Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah memperluas cakupan perlindungan sosial tenaga kerja, terutama di sektor transportasi yang berkontribusi besar terhadap mobilitas dan aktivitas ekonomi nasional.

Sebagai informasi, JKK memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja, termasuk biaya perawatan, santunan, serta tunjangan cacat. Sementara itu, JKM merupakan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

“Diskon iuran JKK dan JKM ini berlaku selama 15 bulan, mulai Januari 2026 hingga Maret 2027,” kata Indah.

Pemerintah berharap kebijakan ini mampu memberikan rasa aman bagi pekerja transportasi sekaligus menjaga keberlanjutan perlindungan sosial di sektor informal.