5 Juta Hektare Lahan Sawit Ilegal, Prabowo Bakal Sita Tahun Ini

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana pemerintah untuk menyita lahan sawit yang melanggar aturan dengan luasan mencapai 5 juta hektare (ha). Penyitaan akan dilakukan pada tahun ini.

Mulanya, Prabowo mengajak seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk memerangi korupsi dan penyelewengan. Dia kemudian mengungkit soal 4 juta ha lahan sawit yang melanggar telah disita negara pada 2025.

"Kita sudah menguasai, sudah sita 4 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum, sudah kita sita Jampidsus, benar? Jaksa Agung?" tegas Prabowo dalam Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan, di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

Dia kemudian mengungkap rencana negata untuk kembali menyita jutaan hektare lahan sawit lagi tahun ini. "Dan tahun 2026 kita mungkin kita akan sita tambahan empat atau lima juta (hektare) lagi," imbuhnya.

Pada konteks ini, Kepala Negara juga mengatakan telah menindak ratusan tambang ilegal sehingga mampu menyelamatkan ratusan triliun uang negara. Meskipun masih banyak celah kebocoran.

"Kita sudah bertindak terhadap ratusan tambang ilegal, sudah ratusan triliun kita selamatkan, masih banyak yang bocor," tuturnya.

Dia menegaskan lagi kalau seluruh uang rakyat harus kembali dinikmati oleh rakyat. Hal ini merujuk pada pendapatan negara yang diterima dari masyarakat.

"Uang rakyat harus benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak boleh sepeser rupiah pun tidak sampai ke rakyat. Ini tekad saya sebagai Presiden yang dilantik dan dipilih oleh rakyat, ini tugas Kabinet Merah Putih," tegas Prabowo.

Dia juga meminta dukungan para pembatunya untuk berani melawan korupsi. "Para pejabat, para pemimpin rekan-rekan saya, pembantu-pembantu saya, saya minta dukunganmu, mari kita bersatu, mari kita kompak, kita lawan korupsi, kita berantas penyelewengan, kita tegakkan hukum. Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu," ucap dia menggebu.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memberantas korupsi di Indonesia. Dia mengatakan, tak ada kasus korupsi di Indonesia yang tidak dapat diselediki di era pemerintahannya.

"Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, enggak ada yang untouchable lagi," kata Prabowo saat memimpin sidang kabinet 1 tahun pemerintahan di Istana Negara Jakarta, Senin (20/10/2025).

Menurut dia, pemerintah telah mengalihkan anggaran rawan korupsi sebesar Rp 306 triliun untuk program-program yang menyentuh masyarakat. Prabowo pun berterima kasih kepada aparat penegak hukum yang menyelematkan kerugian negara akibat praktik korupsi sebesar Rp 1.000 triliun.

"Saya terima kasih kepada penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini. Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun kerugian negara. Ini yang kita berhasil kita tegakkan," jelasnya.

Selain itu, kata dia, pemerintah berhasil menguasai 4 juta hektare kebun kelapa sawit yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Kemudian, aktivitas tambang ilegal yang merugikan negara ratusan triliun juga berhasil dihentikan.

"Lebih dari 4 juta hektar kebun kelapa sawit dalam kawasan hutan yang melanggar undang-undang dan melanggar hukum, ini kita kuasai kembali oleh rakyat, oleh negara. Juga lebih dari 100 triliun kerugian dari tambang ilegal berhasil kita hentikan," tutur Prabowo.

Prabowo menceritakan langkah tegas apparat menutup jalur penyeludupan hasil tambang timah ilegal. Dari operasi ini, potensi kerugian negara senilai Rp 45 triliun per tahun berhasil diselamatkan.

"Ya enggak tahu pihak-pihak yang teriak-teriak tapi sudahlah. Pihak-pihak itu adalah pihak-pihak yang salah. Pihak-pihak yang melanggar hukum, pihak-pihak yang mencuri dari rakyat Indonesia, yang mengakibatkan kita masih banyak orang miskin karena kekayaan kita banyak dicuri," pungkas Prabowo.