UMK 2026 Blora Direkomendasikan Naik 4,79 Persen Jadi Rp 2,34 Juta

Liputan6.com, Jakarta - Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Blora, Jawa Tengah, merekomendasikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Blora Tahun 2026 sebesar Rp 2.345.695,57 kepada Gubernur Jawa Tengah. Angka tersebut naik 4,79 persen atau sekitar Rp 107.265,57 dibandingkan UMK Blora 2025 yang sebesar Rp 2.238.430.

Rekomendasi tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Blora yang digelar pada pertengahan Desember 2025. Kesepakatan melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.

"Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Blora yang digelar pada pertengahan Desember 2025," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinnaker) Kabupaten Blora, Endro Budi Darmawan, dikutip dari Antara, Selasa (23/12/2025).

Endro menjelaskan, penetapan UMK 2026 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Dalam regulasi tersebut, pemerintah pusat mengubah mekanisme penentuan upah minimum, khususnya pada variabel alfa.

Jika sebelumnya rentang alfa relatif sempit, kini diperluas menjadi 0,5 hingga 0,9. Variabel ini menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan besaran kenaikan UMK di daerah.

"Alfa ini menjadi pengali pertumbuhan ekonomi yang kemudian dijumlahkan dengan inflasi untuk menentukan besaran kenaikan upah minimum," ujar Endro.

Dalam pembahasan Dewan Pengupahan, perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Apindo Blora mengusulkan penggunaan alfa 0,6. Sementara itu, perwakilan serikat pekerja mendorong alfa 0,7 agar kenaikan UMK lebih dirasakan oleh pekerja.

Setelah melalui diskusi dan pertimbangan berbagai aspek, kedua pihak akhirnya menyepakati alfa 0,7 sebagai titik temu. Angka tersebut dinilai berada di posisi tengah yang realistis serta mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha.

Dengan alfa 0,7, UMK Blora 2026 ditetapkan naik sebesar 4,79 persen. Meski lebih rendah dibandingkan kenaikan UMK tahun sebelumnya yang mencapai 6,5 persen, besaran ini dianggap relevan dengan kondisi ekonomi saat ini.

"Pada tahun ini memang ada perintah Presiden melalui PP dengan kenaikan 6,5 persen. Namun dalam PP terbaru, penyesuaian berada di rentang 0,5 sampai 0,9, dan Blora memilih di angka 0,7," ujarnya.

Menurut Endro, pemerintah daerah berperan sebagai penengah dalam proses penetapan UMK. Penentuan besaran upah tidak memihak satu kepentingan tertentu, melainkan menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan keberlangsungan usaha.

"Kami menjembatani kepentingan pekerja dan pengusaha. Tujuannya agar UMK tidak memberatkan perusahaan, tetapi tetap menjamin hak pekerja," tegasnya.

Ia menambahkan, batas akhir penetapan UMK oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah 24 Desember 2025. Kewenangan penetapan sepenuhnya berada di tangan Gubernur melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur, sementara bupati hanya memberikan rekomendasi.

Nantinya, seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah akan mengacu pada SK Gubernur tersebut. UMK resmi berlaku setelah keputusan ditetapkan.

Dinperinnaker Blora menegaskan, UMK 2026 berlaku bagi pekerja dengan masa kerja nol tahun atau pekerja baru. Adapun pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun mengacu pada struktur dan skala upah masing-masing perusahaan. Pemerintah daerah juga akan melakukan sosialisasi agar ketentuan UMK diterapkan sesuai aturan.