Truk ODOL Bakal Kena Denda Mulai 2027, Menhub Ungkap Nilainya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menegaskan aturan bebas angkutan barang lebih dimensi dan lebih muatan atau over dimension and over load (ODOL) akan berlaku mulai Januari 2027. Denda administratif dipastikan bakal diterapkan bagi setiap pelanggaran yang ditindak.

Dudy menyampaikan bahwa proses sosialisasi akan berlangsung hingga Desember 2026. Selanjutnya, penindakan hukum secara penuh resmi berjalan mulai Januari 2027 mendatang.

"Sampai Desember 2026 sosialisasi ini akan terus kita lakukan untuk memberikan pemahaman kepada semua pemangku kepentingan, khususnya para pelaku usaha transportasi, pengemudi, hingga pemilik barang," kata Dudy di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Ia menjelaskan, pendeteksian pelanggaran akan dilakukan menggunakan teknologi canggih Weigh in Motion (WIM) di jalan tol maupun jalan nasional. Pengawasan ini juga didukung penerapan Alat Bukti Rekaman Elektronik (ETLE) Hub guna mengintegrasikan data pelanggaran dan penindakan.

Dudy mengungkapkan, besaran denda akhir akan disesuaikan dengan putusan pengadilan. Namun, pada saat penindakan awal, pelanggar wajib menyetorkan uang titipan sebesar Rp 500 ribu sebelum adanya penetapan denda total atas pelanggaran truk ODOL tersebut.

"Jumlah denda seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen Perhubungan Darat (Aan Suhanan) adalah sebesar Rp 500 ribu berupa uang titipan. Nanti tentunya karena ini melalui proses pengadilan, kita mengikuti keputusan berapa denda yang dikenakan. Apabila terjadi kelebihan, tentu akan kita kembalikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran," bebernya.

Selama masa sosialisasi hingga Desember 2026, Dudy memastikan belum ada denda yang dijatuhkan kepada para pelanggar. Namun, ketentuan tersebut akan berubah secara penuh pada Januari 2027.

"Kami harapkan per 1 Januari 2027 nanti masyarakat sudah paham, karena setelah tanggal tersebut setiap pelanggaran akan langsung kita kenakan sanksi sesuai aturan," ucap Dudy.

Selama masa sosialisasi ini, Kemenhub akan terus menginformasikan jenis-jenis pelanggaran yang masuk dalam kategori truk ODOL.

"Ini bertujuan memberikan pemahaman serta pengertian kepada para pelaku transportasi, agar informasi mengenai bentuk-bentuk pelanggaran dapat diketahui secara jelas oleh masyarakat dan stakeholder," imbuhnya.

Sebelumnya, Menhub Dudy Purwagandhi menjamin penindakan terhadap pelanggaran truk ODOL dilakukan secara komprehensif. Ia menekankan bahwa pelanggaran truk ODOL tidak boleh hanya dibebankan kepada pengemudi, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab pemilik barang dan pemilik kendaraan.

Hal tersebut disampaikan Dudy saat meluncurkan ETLE Hub dalam penindakan truk ODOL sebagai bagian dari upaya menjalankan mandat Zero ODOL 2027.

"ETLE Hub bukan tujuan akhir. Sistem ini merupakan salah satu instrumen dalam agenda yang lebih besar menuju Zero ODOL 2027," tegas Dudy.

Ia menambahkan, penanganan ODOL wajib dilakukan dari hulu ke hilir. Langkah ini mencakup kepatuhan terhadap dimensi kendaraan, proses pemuatan barang, tanggung jawab perusahaan angkutan dan pemilik barang, hingga pengawasan di jalan serta penegakan hukum.

"Tanggung jawab tidak boleh selalu berhenti pada pengemudi. Dalam ekosistem angkutan barang, terdapat perusahaan angkutan, pemilik kendaraan, pemilik barang, serta pihak-pihak lain yang memiliki kewajiban memastikan kendaraan beroperasi sesuai ketentuan," jelasnya.

Dudy pun mengajak seluruh pemangku kepentingan—mulai dari unsur pemerintah, badan usaha, asosiasi, perusahaan angkutan, hingga pengemudi—untuk berkomitmen menjalankan aturan tersebut.

"Kepada jajaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan seluruh Balai Pengelola Transportasi Darat, saya meminta agar sistem ini benar-benar dijaga kualitas pelaksanaannya. Pastikan perangkat bekerja dengan baik, data yang dihasilkan akurat, serta setiap kendala di lapangan segera dievaluasi dan diperbaiki," pungkas Dudy.