Tetapkan UMP Jakarta 2026, Pramono Anung Janji Adil ke Buruh dan Pengusaha

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2026 akan adil terhadap pengusaha maupun buruh. Pembahasan UMP juga akan mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 sebagai acuan pedoman di dalam pembahasan untuk penentuan UMP.

Ini diungkapkan Pramono pada Senin (22/12/2025), kemarin di Balai Kota. “Di dalam UMP yang telah diterapkan sesuai dengan PP tersebut, besarannya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Tarik-menarik pasti terjadi,” ujar dia.

Sebelumnya, dia menargetkan pembahasan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) bisa rampung pada Senin kemarin, sehingga dapat segera resmi diumumkan kepada masyarakat.

“Sekarang sedang dilakukan pembahasan untuk itu, mudah-mudahan hari ini selesai Karena saya juga memberikan batasan bahwa kalau bisa selesai pada hari ini,” jelas dia.

Pramono mengatakan, hari ini pembahasan yang terakhir akan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebagai penengah antara para pengusaha dan buruh.

Pramono menjelaskan pembahasan itu juga akan mengacu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 sebagai acuan pedoman di dalam pembahasan untuk penentuan UMP.

“Di dalam UMP yang telah diterapkan sesuai dengan PP tersebut, besarannya adalah 0,5 sampai dengan 0,9. Tarik-menarik pasti terjadi,” ungkap Pramono.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak upah minimum provinsi tahun 2026 atau UMP 2026 naik sesuai dengan kebutuhan hidup. Untuk DKI Jakarta, diharapkan bisa naik jadi Rp 5,89 juta per bulan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkap, belum ada kesepakatan di tingkat Dewan Pengupahan Daerah DKI Jakarta. Unsur pengusaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan penggunaan alpha 0,55 dengan UMP 2026 sebesar Rp 5.675.585.

Sementara pemerintah daerah mengusulkan alpha 0,75 dengan UMP Rp 5.729.876. Adapun unsur buruh menuntut 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan besaran Rp 5.898.511.

“Untuk DKI Jakarta, posisi buruh jelas. Upah minimum harus 100 persen KHL, atau sekurang-kurangnya menggunakan alpha 0,9 dengan kenaikan sekitar 6,9 persen. Jangan paksa buruh hidup di bawah kebutuhan riil,” ujar Iqbal dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).

Secara umum, dia meminta penggunaan indeks alfa 0,9 seperti yang sudah diteken beberapa bupati dan walikota. Nilai itu disebut akan menjaga daya beli buruh sekaligus mencerminkan kebutuhan hidup yang riil.

“Kami meminta para gubernur tidak mengubah keputusan bupati dan wali kota yang sudah menetapkan kenaikan upah minimum dengan indeks alpha 0,9. Angka-angka yang sudah diputuskan menunjukkan kenaikan di atas 6,5 persen, dan itu wajar serta masuk akal,” tegas Said Iqbal.

Dia mencontohkan, Kabupaten Bekasi menetapkan kenaikan upah minimum sebesar 6,89 persen menjadi Rp 5.938.885. Kabupaten Pasuruan naik 7,33 persen menjadi Rp 5.298.553, dan Kabupaten Serang naik 6,61 persen menjadi Rp 5.178.521,19. Kenaikan di berbagai daerah tersebut lebih tinggi dibanding kenaikan upah minimum 2025, yang rata-rata berada di bawah 6,5 persen.

Sebelumnya, Kelompok buruh akan menggeruduk kantor Gubernur di sejumlah provinsi mulai hari ini hingga penghujung tahun, 23-30 Desember 2025. Buruh menyuarakan upah minimum provinsi (UMP) 2026 naik lebih tinggi dari tahun lalu.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal meminta para Gubernur untuk menghitung kenaikan UMP 2026 dengan nilai indeks alfa 0,9.

"Sebagai bentuk penyampaian pendapat dan aspirasi terbuka, mulai Selasa, 23 Desember hingga 30 Desember 2025, buruh akan melakukan aksi besar-besaran secara serentak di seluruh kantor gubernur di Indonesia," kata Said Iqbal dalam keterangannya, ditulis Selasa (23/12/2025).