Tak Serap Gabah Petani Seharga Ini, Kepala Bulog Daerah Siap-siap Dicopot

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mewanti-wanti akan mencabut pimpinan Bulog di tingkat kabupaten jika tak mampu menyerap gabah petani pada harga yang ditetapkan sebesar Rp 6.500.

"Petani harus terima Rp6.500 tidak boleh di bawah itu. Kalau ada di bawah itu kepala Bulog kabupaten hari itu juga kita ganti," ujar Zulhas melansir Antara di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Ia menyatakan harga yang sudah ditetapkan itu tidak bisa ditawar oleh pihak manapun, serta merupakan bentuk tanggung jawab dan komitmen kuat dari keputusan yang sudah diambil.

"Saya bilang kalau ada harga gabah di bawah Rp6.500 saya yang tanggung jawab, itu keputusan pemerintah," ujarnya pula.

Selain itu, ia mengatakan untuk menjamin penyerapan hasil panen petani di Tanah Air optimal, pihaknya meminta Bulog menyerap setara beras sebanyak 3 juta ton pada April tahun ini.

Sejauh Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengungkapkan serangkaian strategi yang telah disiapkan untuk mencapai serapan beras dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 3 juta ton.

“Perum Bulog telah menyusun rencana pengadaan beras dan padi berdasarkan potensi panen di setiap wilayah kerja atau kantor wilayah Perum Bulog,” kata Wahyu saat sidang Komite IV Dewan Perwakilan Rakyat (RDP) di Jakarta.

Dia mengatakan bahwa perbekalan telah dirancang menjamin ketersediaan pasokan beras di seluruh tanah air, memaksimalkan penyerapan hasil panen oleh petani pada masa panen raya.

Wahyu merinci sejumlah strategi untuk mengoptimalkan pasokan beras dan padi pada tahun 2025, antara lain sinergi pasokan di kantor wilayah, di tingkat cabang dengan petani, kelompok tani atau kelompok asosiasi pertanian melalui kemitraan dengan mitra Maklon dan asosiasi berbagai ikatan. 

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pengusaha penggilingan padi untuk membeli gabah kering petani sesuai harga pembelian petani (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram. Dia menegaskan akan menindak pengusaha penggilingan yang melanggar.

"Penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak. Kita semua punya tanggung jawab. Para pengusaha pun punya tanggung jawab. Saya ingin para pengusaha dapat untung yang baik. Tapi punya tanggung jawab kesejahteraan petani," jelas Prabowo saat melakukan inspeksi mendadak ke Kementerian Pertanian Jakarta Selatan, Senin (3/2/2025).

Dia akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) penetapan harga gabah kering petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Prabowo menyebut penetapan harga gabah tersebut telah menguntungkan petani maupun pengusaha.

"Ya kita sudah hitung, pemerintah sudah hitung. Dengan Rp 6.500 sudah bisa juga untung," ujarnya.

Prabowo menuturkan pemerintah siap mengoperasikan penggilingan padi apabila para pengusaha masih bermain-main membeli harga gabah. Dia menyampaikan pemerintah memiliki kekuatan untuk membuka ribuan penggilingan padi.

"Kalau perlu pemerintah yang akan mengoperasikan penggilingan padi.  Pemerintah Indonesia sekarang punya kekuatan. Saya bisa buka ribuan penggilingan padi. Daripada nanti yang mengoperasikan adalah BUMN atau Bulog, lebih baik kita kerja sama," tutur Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp 6.500 per kilogram. Dia menuturkan, harga ini juga berlaku bagi penyerapan yang dilakukan perusahaan swasta.

Perum Bulog mendapat tugas untuk menyerap 3 juta ton beras pada Februari-April 2025 nanti sesuai harga yang ditetapkan tadi. Menko Zulkifli menegaskan perusahaan swasta juga harus ikut menyerap produksi beras lokal dengan harga yang sama.

"Karena sudah diputuskan oleh pemerintah harga Rp 6.500, jadi swasta pun membeli harus dengan harga Rp 6.500," kata Zulkifli, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Pria yang biasa disapa Zulhas ini memberikan contoh penyerapan harus dilakukan di wilayah tertentu.

Misalnya, beberapa perusahaan yang ada di Sumatera Selatan yang masih menyerap gabah kering panen dengan harga di luar yang ditetapkan.

"Termasuk pabrik-pabrik besar seperti di Sumatera Selatan, ya itu membelikan karena enggak ada yang lain, hanya 4 yang nampung harganya masih di bawah," dia menambahkan.