Tak Jadi Ditutup Lama, IKN Dapat Dikunjungi Lagi Rabu Siang 5 Februari 2025

Liputan6.com, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali membuka kunjungan masyarakat ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN mulai Rabu (5/2/2025) siang. 

Adapun jika mengacu pengumuman sebelumnya, KIPP IKN ditutup untuk sementara pada 5-6 Februari 2025. Lantaran akan dilakukannya proses pemeliharaan infrastruktur dasar di wilayah Plaza Seremoni dan KIPP IKN.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw mengatakan, pembukaan kembali ini berkaitan dengan telah selesainya proses pemilaharaan infrastruktur di Plaza Seremoni, KIPP.

Sebelumnya, telah dilakukan pemeliharaan untuk memastikan kondisi infrastruktur dasar di area tersebut dalam kondisi optimal untuk mendukung kenyamanan dalam pelayanan kunjungan masyarakat di area tersebut.

"Sesuai dengan arahan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, bahwa hari ini masyarakat sudah bisa kembali berkunjung. Maintenance sudah selesai mulai hari ini. Jadi mulai siang ini masyarakat sudah bisa berkunjung seperti biasa," ujar Troy, Rabu (5/2/2025).

Informasi pembukaan kembali IKN ini cukup mendadak. Lantaran, Otorita IKN dalam informasi terakhir sebelumnya mengabarkan, IKN menutup sementara kunjungan wisatawan hingga 6 Februari 2025. Mencakup Kawasan Rest Area Nusantara, Kawasan Plaza Seremoni, Kawasan Taman Kusuma Bangsa dan Kawasan Perkantoran Kementerian Koordinator.

"Kunjungan masyarakat ke KIPP IKN akan dibuka kembali pada Jumat, 7 Februari 2025. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi IKNow untuk memastikan kunjungan yang tertib," sebut Troy sebelumnya.

Untuk kunjungan ke proyek ibu kota baru ini, Otorita IKN mewanti-wanti masyarakat untuk bersiaga dan menghindari oknum yang menawarkan paket wisata bodong alias palsu ke KIPP IKN. Pasalnya, berwisata di IKN tidak dikenakan tarif alias gratis. 

Pada satu kesempatan inspeksi belum lama ini, Otorita IKN menciduk adanya oknum yang menawarkan paket wisata berbayar ke IKN. Bahkan sudah ditemukan flyer yang beredar di publik tentang paket wisata berbayar berkunjung ke IKN.

"Kunjungan ke KIPP di IKN tidak dipungut biaya. Masyarakat dapat berkunjung secara gratis ke IKN tanpa melalui pihak manapun," tegas Troy beberapa waktu lalu.

Tidak Kerjasama dengan Siapapun

Troy menyatakan, Otorita IKN tidak mengadakan kerjasama dengan pihak manapun untuk menawarkan paket kunjungan berbayar ke KIPP di IKN. 

"Hentikan praktik-praktik pihak yang membuat paket wisata berbayar ke KIPP di IKN. Ibu Kota Nusantara adalah milik semua warga, milik bangsa Indonesia, bahkan akan menjadi kota dunia untuk semua. Mohon tidak mengambil keuntungan untuk hal-hal seperti ini," pintanya. 

Namun, ia mengingatkan masyarakat dapat datang untuk melihat progres pembangunan KIPP di IKN, dengan wajib mengikuti tata tertib alur kunjungan yang berlaku.

"Masyarakat dapat berkunjung setiap hari pada pukul 09:00-17:00 WITA, dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri melalui aplikasi IKNOW," jelas Troy.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menegaskan, anggaran pembangunan IKN Tahap II masih sesuai hasil Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa, 21 Januari 2025.

Dalam ratas bersama Prabowo pada Senin (3/2/2025) kemarin, RI 1 meminta Otorita IKN untuk bersurat ke Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan kepastian anggaran pembangunan IKN.

"Kalau tentang anggaran kami sampaikan kepada beliau (Presiden Prabowo), dijawab agar itu segera disesuaikan. Karena Instruksi Presiden Tahun 2025 Nomor 1 dibuat sebelum Ratas kemarin," ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).

Basuki mengatakan, Instruksi Presiden Tahun 2025 Nomor 1 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat sebelum ratas terkait Ibu Kota Nusantara diselenggarakan, sehingga memerlukan penyesuaian kembali.

Anggaran Otorita IKN sebesar Rp 6,3 triliun merupakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal. Maka untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lainnya membutuhkan tambahan sebesar Rp 8,1 triliun.

"Kami diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu Rp 6,3 triliun ditambah Rp 8,1 triliun," imbuh Basuki.

Sebelumnya, dalam Ratas yang membahas perkembangan Ibu Kota Nusantara yang diselenggarakan pada Selasa, 21 Januari 2025 lalu, Prabowo telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.

Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan, saat ini pembangunan infrastruktur akan mendukung penuh terwujunya target-target nasional 5 tahun mendatang. Khususnya terkait swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Bukan berarti kemudian infrastruktur di nomor dua-kan. Justru kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian agar yang menjadi prioritas utama dari pembangunan nasional 5 tahun ke depan. Rerutama juga di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa kami dukung dengan baik," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyoroti pemangkasan anggaran infrastruktur dan subsidi transportasi, untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Adapun efisiensi anggaran belanja negara pada 2025 ini mencapai Rp 306 triliun. Terdiri atas anggaran belanja kementerian/pembaga sebesar Rp 256 triliun, dan transfer ke daerah Rp 50 triliun.

Ketentuan ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksnaaan Anggaran Pendapatan dan Belanbja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penghematan anggaran juga terjadi pada sektor transportasi di Kementerian Perhubungan sebesar Rp 17,9 triliun. Dari anggaran semula Rp 31,5 triliun menjadi hanya menyisakan Rp 5,7 triliun. Djoko menilai, alokasi itu hanya cukup untuk menggaji ASN Kemenhub dalam setahun, sementara pegawai honorer dirumahkan.

"Semua anggaran subsidi transportasi dihilangkan. Padahal subsidi transportasi itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi biaya hidup masyarakat, menjamin kelangsungan pelayanan angkutan barang, mengurangi disparitas harga bahan pokok dan komoditas barang tertentu, dan menurunkan polusi udara. Juga membuka daerah terisolasi (tertinggal, terdepan dan terluar) dan perbatasan," ungkapnya beberapa waktu lalu.