Tak Jadi Dipangkas, Anggaran IKN Justru Tambah Rp 8,1 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menegaskan, anggaran pembangunan IKN Tahap II masih sesuai hasil Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa, 21 Januari 2025.

Dalam ratas bersama Prabowo pada Senin (3/2/2025) kemarin, RI 1 meminta Otorita IKN untuk bersurat ke Kementerian Keuangan untuk menyesuaikan kepastian anggaran pembangunan IKN.

"Kalau tentang anggaran kami sampaikan kepada beliau (Presiden Prabowo), dijawab agar itu segera disesuaikan. Karena Instruksi Presiden Tahun 2025 Nomor 1 dibuat sebelum Ratas kemarin," ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).

Basuki mengatakan, Instruksi Presiden Tahun 2025 Nomor 1 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat sebelum ratas terkait Ibu Kota Nusantara diselenggarakan, sehingga memerlukan penyesuaian kembali.

Anggaran Otorita IKN sebesar Rp 6,3 triliun merupakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal. Maka untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lainnya membutuhkan tambahan sebesar Rp 8,1 triliun.

"Kami diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu Rp 6,3 triliun ditambah Rp 8,1 triliun," imbuh Basuki.

Target Nasional 

Sebelumnya, dalam Ratas yang membahas perkembangan Ibu Kota Nusantara yang diselenggarakan pada Selasa, 21 Januari 2025 lalu, Prabowo telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.

Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan, saat ini pembangunan infrastruktur akan mendukung penuh terwujunya target-target nasional 5 tahun mendatang. Khususnya terkait swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Bukan berarti kemudian infrastruktur di nomor dua-kan. Justru kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian agar yang menjadi prioritas utama dari pembangunan nasional 5 tahun ke depan. Rerutama juga di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa kami dukung dengan baik," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menyoroti pemangkasan anggaran infrastruktur dan subsidi transportasi, untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Adapun efisiensi anggaran belanja negara pada 2025 ini mencapai Rp 306 triliun. Terdiri atas anggaran belanja kementerian/pembaga sebesar Rp 256 triliun, dan transfer ke daerah Rp 50 triliun.

Ketentuan ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksnaaan Anggaran Pendapatan dan Belanbja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penghematan anggaran juga terjadi pada sektor transportasi di Kementerian Perhubungan sebesar Rp 17,9 triliun. Dari anggaran semula Rp 31,5 triliun menjadi hanya menyisakan Rp 5,7 triliun. Djoko menilai, alokasi itu hanya cukup untuk menggaji ASN Kemenhub dalam setahun, sementara pegawai honorer dirumahkan.

"Semua anggaran subsidi transportasi dihilangkan. Padahal subsidi transportasi itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi biaya hidup masyarakat, menjamin kelangsungan pelayanan angkutan barang, mengurangi disparitas harga bahan pokok dan komoditas barang tertentu, dan menurunkan polusi udara. Juga membuka daerah terisolasi (tertinggal, terdepan dan terluar) dan perbatasan," ungkapnya beberapa waktu lalu.

Djoko merinci, pemangkasan anggaran Rp 17,5 triliun, termasuk untuk subsidi transportasi, salah satunya untuk sektor perhubungan darat. Meliputi angkutan jalan, angkutan antar moda, angkutan barang, perintis penyeberangan, Roro Long Distance Ferry, angkutan perkotaan, dan angkutan perkotaan mendukung IKN.

Sektor perhubungan udara juga terkena penghematan, mencakup angkutan perintis kargo, angkutan perintis penumpang, angkutan subsidi kargo, dan subsidi BBM penumpang, subsidi BBM kargo.

Lalu, sektor perkeretaapian dengan subsidi KA Perintis di 6 lintas KA. Kemudian, juga sektor perhubungan laut, meliputi penyelenggaraan angkutan tol laut, angkutan perintis laut, dan kapal ternak.

Di sisi lain, anggaran Kementerian PU semula Rp 110,9 triliun dipangkas Rp 81,3 triliun, menyisakan Rp 29,6 triliun. Djoko menyatakan, alokasi itu sangat minim untuk bisa membangun infrastruktur dasar dan anggaran bencana yang merusak infrastruktur dasar.

Semisal untuk program Inpres Jalan Daerah (IJD) yang dipercaya punya banyak manfaat. Di antaranya, meningkatkan konektivitas antarwilayah, memeratakan pembangunan infrastruktur, mempercepat pembangunan jalan daerah, meningkatkan kualitas infrastruktur, mendorong perekonomian nasional dan daerah, menurunkan biaya logistik nasional, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap.

"Dampaknya sudah nyata, menghambat proses perbaikan jalur rel kereta api atau KA terdampak banjir di kilometer (km) 32+5/7 antara Stasiun Karangjati dan Stasiun Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah," kata Djoko.