Soal Kualitas BBM Pertamina, Bahlil Buka Suara

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyebut masyarakat tidak perlu meragukan kualitas bahan bakar yang disiapkan oleh Pertamina baik RON 90 maupun RON 92 dan 98. 

“Saya tadi didampingi oleh Lemigas juga dengan Pak Dirut Pertamina mengecek langsung kualitas daripada minyak kita. Kita mengecek dan semuanya dengan teknologi, dengan lab rata-rata semuanya di dalam batas aturan di atas 725. Sementara dalam peraturan Dirjen itu 715 sampai 770,” kata Bahlil dalam dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025) usai kunjungan ke Kota Cilegon, Provinsi Banten untuk meninjau kesiapan sektor ESDM pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2025.

Terkait dinamika yang terjadi pada Pertamina baru-baru ini, Bahlil menjelaskan hal tersebut adalah pelajaran bagi semuanya. Ia menegaskan pemerintah melalui Kementerian ESDM bertanggung jawab terhadap pengujian kualitas. 

“Kami dari ESDM sebagai pihak atau pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengujian kualitas lewat Lemigas itu kami akan melakukan pengetatan. Jadi nggak perlu ada keraguan masyarakat.,” ujarnya. 

Mengawal Ketat Distribusi Minyak

Berkomitmen untuk menjaga PT Pertamina (Persero) dalam hal kualitas produk BBM yang dijual ke masyarakat, Bahlil menegaskan pihaknya akan terus mengawal ketat proses distribusi minyak dari hulu sampai hilir.

Bahlil menjelaskan pihaknya akan mengawasi kapal impor masuk yang berisi minyak yang sudah jadi. Tak sampai di situ, pemerintah juga akan melakukan pengawasan kepada minyak mentah yang masuk ke kilang untuk melakukan proses blending.

“Itu langsung dari Pertamina, dari ESDM akan turun mengecek dari lemigas kualitasnya. Sebelum didistribusikan ke konsumen itu, nanti Lemigas juga akan mengecek. Ini adalah bentuk kehadiran pemerintah dalam menjamin kualitas minyak yang akan dijual ke tengah-tengah masyarakat," pungkas Bahlil.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah menyiapkan regulasi baru untuk memperketat pengawasan terhadap agen dan pangkalan LPG. 

"Saya lagi merancang aturannya pengawasannya. Nanti kalau ada agen, pangkalan yang main-main kita akan cabut. Dan oplosan-oplosan ini saya akan basmi. Jadi pengawasannya tidak main-main ini untuk urusan LPG," ujar Bahlil dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025) usai kunjungan ke Kota Cilegon, Provinsi Banten untuk meninjau kesiapan sektor ESDM pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2025.

Bahlil menekankan regulasi ini dirancang bersama Pertamina Patra Niaga agar pemerintah juga memiliki kewenangan dalam mengawasi dan menindak pelanggaran. 

Bahlil menjelaskan saat ini izin pangkalan, izin agen dikeluarkan oleh Patra dan sekarang pihaknya minta untuk tidak hanya Patra, pemerintah juga ikut supaya kalau ada oknum-oknum yang main-main baik oknum Pertamina maupun oknum pengusahanya itu pemerintah langsung bisa melakukan eksekusi.

Sebagai bentuk ketegasan, pemerintah tidak akan ragu mencabut izin usaha bagi pelanggar dan bahkan menindak mereka secara hukum jika diperlukan. 

"Salah satu di antara yang akan kita berikan hukuman adalah mencabut izinnya. Dan kalau dia dikenakan pidana, proses. Jangan ajar biasa, ini urusan rakyat punya. Ini urusan subsidi. Subsidi itu untuk LPG Rp86 triliun," jelasnya.

Bahlil juga menegaskan pemerintah sedang melakukan kontrol terhadap tata kelola Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi. 

Langkah ini bertujuan untuk memastikan harga eceran tertinggi (HET) dan berat LPG benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Bapak ibu semua, menyatu dengan kata kelola daripada LPG, kami pemerintah sedang melakukan kontrolitas untuk mengukur dan memastikan agar harga daripada HET, harga eceran tertinggi, itu betul-betul mampu bisa diterapkan," jelasnya Bahlil