Semua Devisa Hasil Ekspor Wajib Parkir di Dalam Negeri, Simak Ketentuannya

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) disimpan di rekening bank di dalam negeri. Namun, para pengusaha masih diperbolehkan menggunakannya untuk kepentingan operasional.

Ketetapan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025. Ketentuannya, 100 persen DHE SDA harus disimpan di bank-bank nasional selama 1 tahun, berlaku mulai 1 Maret 2025.

"Pemerintah juga memberi ruang bagi eksportir untuk tetap menjaga keberlangsungan usahanya dengan mengizinkan para eksportir tersebut menggunakan devisa hasil ekspor-SDA yang ditempatkan dalam rekening khusus," ujar Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Dia turut merinci jenis-jenis penggunaan yang diperbolehkan. Pertama, penukaran mata uang ke rupiah di bank yang sama untuk menjalankan kegiatan operasional dan menjaga keberlangsungan usahanya.

Kedua, pembayaran dalam bentuk valuta asing atas kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak dan kewajiban lainnya kepada pemerintah sesuai peraturan perundangan. Ketiga, pembayaran dividen dalam bentuk valuta asing.

"Empat, pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa berupa bahan baku, bahan penolong atau barang modal yang belum tersedia, tidak tersedia, tersedia namun hanya sebagian, tersedia tapi spesifikasinya tidak memenuhi di dalam negeri dalam bentuk valuta asing," bebernya.

Kelima, pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam bentuk valuta asing.

Aturan Baru

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meneken aturan terbaru mengenai devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Aturan terbaru mewajibkan DHE SDA 100 persen disimpan di Indonesia selama 1 tahun.

Dia menyadari selama ini banyak DHE yang lari ke luar negeri. Demi memperluas dampak pengelolaan DHE SDA, Prabowo meminta seluruhnya disimpan di rekening di dalam negeri.

"Selama ini dana devisa hasil ekspor kita, terutama dari sumber daya alam banyak disimpan di luar negeri, di bank-bank luar negeri," kata Prabowo dalam Konferensi Pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/2/2025).

"Dalam rangka memperkuat dan memperbesar dampak dari pengelolaan devisa hasil ekspor sumber daya alam, maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2025," imbuhnya.