Sektor Migas Masih Jadi Penyumbang Investasi Terbesar di ESDM

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM)  merilis realisasi investasi sektor ESDM mencapai USD 32,3 miliar pada 2024 naik dari posisi 2023 sebesar USD 30 miliar. Dari investasi itu, sektor minyak dan gas bumi masih menjadi kontributor utama.

"Ini kalau di rupiahkan hampir Rp515 triliun " ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam acara Capaian Kinerja Sektor ESDM di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/1/2025).

Bahlil menuturkan, sektor minyak dan gas bumi (sektor migas) masih menjadi kontributor utama penyumbang investasi sebesar USD 17,5 miliar pada 2025. Disusul sektor minerba dengan pencapaian USD 7,7 miliar.

Selain itu, sektor listrik mencatatkan investasi sebesar USD5,3 miliar. Terakhir sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) berhasil mencapai investasi sebesar USD1,8 miliar.

Namun, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor ESDM justru menurun dibandingkan tahun lalu. Bahlil menyebut realisasi PNBP 2024 mencapai Rp 269,6 dibandingkan tahun 2023 Rp 299,5 triliun.

Bahlil menuturkan, penurunan kinerja PNBP akibat terkoreksinya harga batu bara sebagai komoditas adalan ekspor indonesia.

Meski menurun, realisasi PNBP tersebut telah melebihi target dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yakni Rp 234,2 triliun. "Tapi kita bersyukur walaupun turun. Tapi target melebihi 115 persen dari APBN 2024," bebernya.

Adapun, data dari Kementerian ESDM menunjukkan realisasi investasi sektor ESDM pada 2018 mencapai USD31,2 miliar, 2019 sebesar USD30,6 miliar, 2020 sebesar USD26,3 miliar, 2021 sebesar USD27,5 miliar,  2022 sebesar USD27 miliar, dan 2023 USD 30 miliar.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya,  Presiden Prabowo Subianto meminta ada penghematan anggaran negara hingga Rp 306,69 triliun pada tahun ini. Seluruh kementerian diminta melakukan efisiensi penggunaan anggaran dalam setiap program yang dijalankan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan pihaknya akan tetap fokus dalam mengejar ketahanan energi nasional. Hal ini menjadi perintah Presiden Prabowo.

"Jadi kalau di Kementerian ESDM, sesuai dengan arahan Presiden, itu bagaimana ketahanan energi," kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Guna mencapai itu, perlu ada berbagai kegiatan untuk meningkatkan produksi. Terutama pada lapangan minyak dan gas bumi (migas) Tanah Air.

"Jadi ketahanan energi, ya kan kita juga harus ada ini kegiatan-kegiatan di lapangan," ucapnya.

Yuliot menegaskan akan menyesuaikan sederet kegiatan Kementerian ESDM. Namun, ketahanan energi akan menjadi fokus pelaksanaan anggarannya.

"Jadi kami lagi menyesuaikan kegiatan-kegiatan, fokus dengan ketersediaan energi secara nasional," pungkas Yuliot.

Perintah Prabowo Subianto

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan adanya penghematan anggaran hingga Rp 306,69 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Seluruh kementerian akan diminta melakukan penghematan tersebut.

Ketentuan itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025. Aturan itu diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.

Penghematan itu dikecualikan bagi kategori belanja untuk bantuan sosial (bansos) dan gaji pegawai. Prabowo minta semua menterinya untuk meninjau program-programnya. Tujuannya melakukam efisiensi dengan target angka tadi.

Pada target penghematan Rp 306,69 triliun itu, dibagai sebesar Rp 256,1 triliun dari efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembaga. Sisanya, sebesar Rp 50,59 triliun dari dana Transfer ke Daerah (TKD).

Efisiensi belanja ini diprioritaskan selain yang bersumber dari pinjaman dan hibah, Rupiah Murni Pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai akhir tahun 2025.

Kemudian, anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU) kecuali yang disetor ke kas negara tahun 2025. Serta anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan menjadi underlying asset dalam rangka penerbitan SBSN.

Soal efisiensi ini, para menteri diminta mengidentifikasi rencana penghematan penggunaan anggaran tadi ke mitra komisi DPR RI untuk mendapat persetujuan. Setelah itu, hasilnya akan dilaporkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, maksimal pada 14 Februari 2025.

"Menteri Keuangan untuk melakukan revisi anggaran Kementerian/Lembaga dengan memblokir anggaran dan dicantumkan pada catatan halaman IVA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)," seperti tertulis dalam diktum kelima poin c.

Sementara itu, para kepala daerah diminta melakukan penyesuaian APBD tahun 2025. Penyesuaiannya dilakukan sehubungan dengan pemangkasan dana TKD Rp 50,59 triliun.