Pengecer Dilarang Jual LPG 3 Kg Bukan Kebijakan Prabowo, Lalu Siapa?

Liputan6.com, Jakarta Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa kebijakan larangan penjualan gas LPG 3 kg oleh pengecer bukan merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto, melainkan berasal dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Dasco menjelaskan bahwa kebijakan tersebut memicu keresahan di masyarakat, yang akhirnya membuat Presiden Prabowo turun tangan untuk mencari solusi cepat.

"Ini bukan kebijakan Presiden Prabowo untuk melarang penjualan LPG 3 kg oleh pengecer. Namun, melihat dampak yang terjadi di masyarakat, beliau mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan agar pengecer dapat kembali berjualan," ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Prabowo Turun Tangan

Ia menambahkan bahwa Presiden telah meminta Menteri ESDM untuk segera mengizinkan kembali pengecer LPG 3 kg beroperasi guna menghindari kelangkaan gas yang sempat dikhawatirkan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Dasco menegaskan bahwa setelah koordinasi dengan Presiden, pemerintah memutuskan untuk mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 kg agar masyarakat dapat membeli gas bersubsidi seperti biasa.

"Presiden telah menginstruksikan Kementerian ESDM agar pengecer LPG 3 kg bisa kembali beroperasi mulai hari ini," ungkapnya.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa perubahan status pengecer menjadi sub pangkalan akan dilakukan secara bertahap guna memastikan distribusi LPG tetap berjalan dengan baik.

Dasco juga memastikan bahwa ketersediaan gas LPG 3 kg dalam kondisi aman dan tidak mengalami kelangkaan. "Tidak ada kelangkaan stok. Ketersediaan LPG 3 kg masih mencukupi, dan distribusi akan terus diawasi untuk memastikan pasokan tetap lancar," tegasnya.

Larangan pengecer dan warung menjual gas 3 kg ditolak masyarakat karena dirasa bikin repot. Sementara sejak larangan warung dan pengecer menjual gas 3 kg berlaku, agen-agen menghentikan pasokan tabung gas ke warung-warung atau pengecer.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah tidak melakukan pengurangan terhadap volume dan subsidi gas LPG 3 Kg. Ia menegaskan bahwa pemerintah bersama Pertamina berupaya sebaik mungkin untuk memperbaiki sistem distribusi agar subsidi dapat tepat sasaran.

“Dalam APBN Rp 87 triliun alokasi negara yang dialokasikan untuk subsidi LPG ini betul-betul tepat sasaran,” ungkap Bahlil dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI pada hari Senin, 3 Februari 2025.

Ia menambahkan, “Teman-teman Pertamina dan Kementerian SDM, saya mempelajari betul sudah bekerja maksimal.

Dari agen dari Pertamina masuk ke agen-agen, masuk ke pangkalan-pangkalan baru masuk ke pengecer kalau dari agen ke pangkalan itu masih bisa dikontrol secara teknologi.”

Namun, Bahlil menjelaskan bahwa penjualan di tingkat pengecer tidak dapat diawasi oleh pemerintah, yang menyebabkan harga gas menjadi mahal dan tidak sesuai dengan sasaran. Untuk mengatasi masalah kelangkaan distribusi gas LPG, Bahlil mengusulkan agar nama pengecer diubah menjadi sub pangkalan.

“Kita membuat kesimpulan agar pengencer ini menjadi sub pangkalan tujuannya apa bapak ibu semua agar LPG yang dijual itu betul-betul harganya masih terkontrol,” jelasnya.

Baru-baru ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan rencana untuk mengubah status pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan LPG 3 kg.

"Kita ingin subsidi pemerintah yang baik ini betul-betul tepat sasaran. Caranya bagaimana sekarang adalah untuk yang pengecer supaya mereka mendapatkan fasilitas agar kita bisa tahu harganya berapa yang dijual dan kepada siapa saja, maka kita (akan) naikkan menjadi sub pangkalan dengan persyaratan yang tidak susah," ungkap Bahlil dalam sebuah pernyataan di Jakarta pada Senin, 3 Februari 2025.

Langkah ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses LPG 3 kg.

Pembahasan mengenai peningkatan status pengecer menjadi sub pangkalan LPG 3 kg menjadi salah satu topik kunci dalam Rapat Menteri ESDM bersama Komisi XII DPR RI. Menurut Bahlil, penataan distribusi LPG 3 kg bertujuan agar subsidi yang diberikan dapat tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

"Tadi kita habis rapat dengan Komisi XII DPR RI, salah satu materinya adalah bagaimana mencari solusi terbaik. Sebelum rapat saya katakan bahwa tujuan dalam rangka penataan ini sebenarnya bagus agar LPG 3 kg ini tepat sasaran, sebenarnya niatnya di situ, dan subsidi LPG kita Rp87 triliun per tahun," jelasnya.

Dengan langkah ini, diharapkan niat pemerintah dalam memberikan subsidi dapat terlaksana dengan baik dan tepat.

Bahlil menegaskan kembali bahwa tidak ada masalah terkait stok LPG dan saat ini dalam keadaan yang cukup. "Cuma selama ini yang terdaftar itu dari agen sampai ke pangkalan, di sini harganya masih oke. Karena subsidi kita itu Rp12.000/kg, berarti kalau satu tabung kali tiga berarti Rp36.000.

Itu negara mensubsidi. Makanya harga ke masyarakat itu harusnya Rp15 ribu hingga Rp16 ribu sudah sangat bagus, karena itu kan cuma Rp4.000 lebih dan ditambah profit Rp2.000 saya pikir sudah bagus," ungkap Bahlil. Namun, kenyataannya harga LPG 3 kg di tingkat pengecer ada yang melampaui batas tersebut.

"Kalau pengawasannya pakai IT, makanya harga di pangkalan itu kan tidak ada kenaikan sama sekali. Yang selalu berbeda itu ketika sampai di pengecer. Tapi kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, ini semua punya kontribusi jadi sekarang kita memperbaiki saja," tambah Bahlil.

Malam ini, ia akan mengadakan rapat untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai peningkatan status pengecer menjadi sub pangkalan untuk LPG 3 kg. "Ini saya mau rapat lagi malam ini. Malam ini saya rapat, saya putuskan. Kalau pangkalan mendistribusikan ke pengecer, sedangkan pengecer langsung ke konsumen. Pengecer ini yang akan kita tingkatkan menjadi sub pangkalan tetapi kita lagi membahas teknisnya," jelas Bahlil.

Antrean gas elpiji 3 kg di Tangerang, Banten, tidak hanya diwarnai dengan perdebatan, tetapi juga menyimpan kisah yang menyedihkan.

Yonih, seorang ibu berusia 62 tahun, meninggal dunia setelah terjatuh saat membawa dua tabung gas elpiji 3 kg pada Senin, 3 Februari 2025. Ia merupakan warga Pamulang Barat di Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dan diduga mengalami kelelahan setelah berusaha mendapatkan gas elpiji 3 kg untuk keperluan jualannya.

Pagi hari sekitar pukul 10, Yonih meninggalkan rumahnya yang terletak sekitar 300 meter dari agen gas elpiji terdekat. Namun, sekitar pukul 11.00 WIB, beberapa warga melihatnya berjalan sempoyongan sambil membawa dua tabung gas melon. Ia sempat beristirahat sejenak sebelum akhirnya terjatuh dan tidak sadarkan diri.

Melihat kejadian tersebut, warga segera membawanya ke rumah yang tidak jauh dari lokasi. Sayangnya, ibu tersebut dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 13.30 di rumah sakit terdekat.

"Tidak ada gejala apa-apa. Pagi kan dagang nasi uduk. Ngobrol sama saya soal gas, terus bilang infonya ada gas mau turun, ya sudah kita siap-siap," ungkap Dedi, kerabat korban. Dedi menduga bahwa Yonih mengalami kelelahan akibat mencari dan mengantre gas elpiji 3 kg.

Sebelum berangkat mengantre, ia harus bangun pagi untuk memasak nasi uduk dan lauk pauknya, kemudian berjualan. Setelah itu, ia baru mencari tabung gas melon, yang mengharuskannya berdiri dalam antrean cukup lama.

"Habis antre, kecapean, sempat duduk sebelum pulang. Enggak ada sakit sebelumnya," tambah Dedi.

Kejadian ini menjadi pengingat akan risiko yang dihadapi oleh banyak orang saat berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah keterbatasan yang ada. Kematian Yonih menjadi duka mendalam bagi keluarganya dan mencerminkan betapa beratnya perjuangan masyarakat dalam mencari nafkah di tengah situasi yang sulit.