Pemerintahan Prabowo Tak akan Tutup Semua PLTU Batu Bara

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan membangun pembangkit listrik dari energi baru terbarukan untuk menjawab tantangan perubahan iklim. Dengan pembangunan pembangkit terbarukan ini, apakah PLTU batu bara akan dimatikan?

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Pangan Hashim S Djojohadikusumo menjelaskan, pemerintah memiliki target untuk membangun pusat-pusat pembangkit listrik sebanyak 103 gigawatt. Dari jumlah tersebut, 75% akan diperoleh dari energi baru terbarukan (EBT).

Pembangkit terbarukan yang akan dibangun antara lain dari geotermal atau panas bumi, tenaga bayu, tenaga surya dan dari biomassa. "Di samping itu ada rencana pemerintah untuk membangun pembangkit tenaga nuklir, kalau tidak salah 4,3 gigawatt," jelas dia dalam ESG Sustainability Forum 2025, dikutip Senin (3/2/2025).

Ditargetkan akan ada dua sampai tiga pembangkit nuklir besar dengan kapasitas 1 gigawatt. Selain pembangkit dengan kapasitas yang besar, pemerintah juga akan membangun pembangkit nuklir dalam bentuk Small Modular Reactors yaitu pembangkit terapung.

"Ini semua untuk menjawab tantangan dari perubahan iklim," tutur adik dari Presiden Prabowo Subianto ini.

Hashim juga mengatakan, Pemerintahan Prabowo tidak akan menutup semua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan energi batu bara mulai 2040.

"Ada media salah mengutip Pemerintah Prabowo-Gibran akan menutup PLTU baru bara, itu tidak benar, itu salah kutip," jelas dia.

Menurut dia, Indonesia bunuh diri secaa ekonomi jika mematikan seluruh PLTU.

Oleh karena itu, pemerintah akan menyeimbangkan penutupan PLTU dengan pembangunan pembangkit dari energi baru terbarukan. Dalam targetnya, setelah 2040 tidak akan ada pembangunan pembangkit batu bara baru.

Menurutnya, tidak ada satupun negara di dunia yang akan menutup PLTU batu bara.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, kembali buka suara soal rencana suntik mati pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara. Ini jadi salah satu skenario pemerintah dalam mengejar transisi energi menuju pemakaian energi bersih.

Bahlil mengatakan, pembangkit listrik batu bara yang belum mengalami pensiun dini saat ini masih tetap dapat beroperasi. Bahkan, pemberhentian operasionalnya masih perlu dipertimbangkan.

"Pensiun dini PLTU, yang sudah pensiun kita pensiunkan. Tapi yang belum, berjalan sebagaimana mustinya aja," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Adapun pensiun dini pembangkit batu bara jadi salah satu program yang dicanangkan pemerintahan kabinet Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu 15 tahun ke depan.

Namun, implementasinya masih terus dikaji ulang. Lantaran berpotensi mengganggu suplai listrik kepada masyarakat.

Di luar program pensiun dini PLTU, Bahlil menjamin pemerintah bakal menambah kapasitas listrik nasional hingga 70 Gigawatt (GW). Sebanyak 60 persen di antaranya berasal dari sumber energi baru terbarukan (EBT), seperti tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

"Tetapi RUPTL 2025-2034, 60 persen itu akan memakai energi baru terbarukan," imbuh Bahlil.

Di tengah rencana penutupan PLTU batu bara, ternyata penyaluran kredit dari industri perbankan ke sektor batu bara masih terus meningkat. Padahal, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah mendengungkan energi bersih dengan menargetkan mampu memangkas semua PLTU batu bara dalam 15 tahun.

Hal ini terungkap dalam analisis laporan keuangan sembilan perusahaan batu bara terbesar di Indonesia oleh tim #BersihkanBankmu.

Lima bank besar di Indonesia tercatat menyalurkan total USD 5,42 miliar dan Rp 5,37 triliun selama periode 2016-2023 untuk PLTU batu bara. Sementara PT Adaro Indonesia Tbk tercatat sebagai perusahaan yang menerima kredit paling besar, yakni USD 1,94 miliar dan Rp 2,5 triliun.