Pemerintah dan BI Perkuat Sinergi Jaga Inflasi 2026 di Target 2,5 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat sinergi dan koordinasi untuk menjaga inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap berada dalam rentang sasaran 2,5±1 persen pada 2026. Komitmen tersebut disepakati dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) yang digelar Kamis (29/1/2026).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan pencapaian program Asta Cita.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pengendalian inflasi pangan bergejolak (volatile food) menjadi fokus utama, terutama komoditas bahan makanan pokok.

“Terkait volatile food, terutama makanan, terus kita jaga di kisaran 3 sampai dengan 5 persen," tutur Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (30/1/2026).

"Pemerintah juga mendorong agar koordinasi antara Daerah dan Pusat terus dijaga, terutama untuk pengadaan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah, melalui peningkatan produktivitas dan pembiayaan, meningkatkan kelancaran logistik untuk beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, dan juga tentu yang penting mengenai beras,” tambah dia.  

Pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi pusat dan daerah dalam menjaga pasokan serta kelancaran distribusi pangan agar tekanan harga bisa ditekan lebih dini.

Selain pasokan pangan, Pemerintah dan BI juga memperkuat koordinasi kebijakan harga yang diatur pemerintah (administered prices). Penetapan kebijakan ini akan mempertimbangkan waktu penerapan, tahapan, serta besaran penyesuaian agar tidak menekan daya beli masyarakat.

Koordinasi komunikasi kebijakan juga diperkuat untuk menjaga ekspektasi inflasi publik tetap terkendali.

Airlangga menjelaskan, inflasi pada kuartal I 2026 berpotensi menghadapi tekanan dari berbagai faktor, mulai dari ketidakpastian global yang memicu imported inflation, faktor iklim dan cuaca, hingga pola musiman selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadhan dan Idul Fitri.

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah stimulus untuk meredam dampak tersebut, antara lain diskon tarif transportasi dan tarif tol, serta bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) desil 1 sampai 4 pada Februari dan Maret 2026.

Airlangga menambahkan, dukungan infrastruktur dan logistik juga difokuskan pada daerah terdampak bencana agar distribusi pangan tetap lancar dan tekanan inflasi bisa ditekan.

“Pemerintah juga terus mendorong di daerah bencana untuk dukungan infrastruktur dan logistik agar kita bisa menjaga, dan tadi disampaikan bahwa di daerah tersebut inflasi sudah mulai turun. Kemudian untuk menjelang Hari Raya Lebaran nanti, beberapa program telah dipersiapkan, termasuk untuk diskon transportasi, baik itu pesawat, kereta api, angkutan laut, angkutan darat, dan juga jalan tol itu sudah dipersiapkan. Demikian pula untuk bantuan sosial, baik itu beras maupun minyak kita sedang siapkan juga,” ujar Airlangga.

Upaya pengendalian inflasi juga diperkuat melalui program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera sebagai pengembangan dari GNPIP. TPIP juga berencana menggelar Rakornas Pengendalian Inflasi 2026 pada akhir Juni dengan fokus penguatan ketahanan pangan dan digitalisasi keuangan daerah.

Sepanjang 2025, inflasi tercatat 2,92 persen (year-on-year) dan tetap berada dalam sasaran, mencerminkan kuatnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter.