Otorita Mulai Berkantor di IKN Maret 2025, Apa Selanjutnya?

Liputan6.com, Jakarta Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengumumkan akan mulai berkantor di IKN pada Maret 2025. Kepindahan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dan rekannya ini bakal terlaksana setelah Gedung Otorita IKN rampung dibangun.

"Direncanakan seluruh kegiatan Otorita IKN akan dilakukan penuh di Ibu Kota Nusantara dan seluruh pegawai Otorita IKN akan mulai berkedudukan dan berkantor di Gedung Otorita IKN. Yang telah selesai dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN mulai bulan Maret 2025 ini," ujar Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, dikutip Selasa (18/2/2025).

Selaras dengan mulai berkantornya Otorita IKN di bakal calon ibu kota politik tersebut, Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Danis H Sumadilaga mengungkapkan, proses finishing bandara sedang berlangsung dan dipastikan rampung pada Maret 2025.

"Kalau kontraknya sampai akhir April, tapi monitoring saya kemarin, akhir Maret sudah bisa selesai," ujar Danis dalam keterangan tertulis beberapa waktu lalu.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Adjib Al Hakim menambahkan, pihaknya berkomitmen menyelesaikan proyek Bandara VVIP IKN. Khususnya pada fasilitas darat, dengan Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai pemberi kerja.

Saat ini, progres pekerjaan utama di sisi darat telah mencapai 100 persen. Mencakup terminal VVIP dan VIP, menara Air Traffic Control (ATC), kantor administrasi, serta bangunan peribadatan. Sementara itu, beberapa pekerjaan tambahan, termasuk sistem drainase, ditargetkan rampung pada Maret 2025.

"Kami berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini dengan standar terbaik sehingga dapat mendukung konektivitas serta aktivitas pemerintahan di IKN mendatang," kata Adjib.

Presiden Prabowo Subianto pun berkomitmen untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028. Untuk itu, ia mengusulkan agar negara-negara sahabat bisa mendapat lahan gratis di IKN, khususnya bagi yang ingin membangun kantor kedutaan di sana sebelum 2028.

Lahan Gratis untuk Negara Sahabat

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Prabowo ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN. Selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.

"Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat," kata Basuki dalam keterangan tertulis.

Basuki menambahkan, dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN.

"Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound," terang dia.

Selain lahan gratis, Basuki mengutarakan, pajak pelaku usaha juga akan digratiskan selama dua tahun sebagai penyewa (tenant) properti di IKN.

"Kalau ada yang berjiwa entrepreneur akan kami sangat bahagia kalau ada yang mau masuk di sini (IKN). Kalau yang di tenant ini, sementara ini satu dua tahun kami free-kan (pajaknya)," kata Basuki dikutip dari Antara, beberapa waktu lalu.

Dia menyampaikan, saat ini sebanyak 42 tenant sudah beroperasi di IKN, baik di lantai dasar rusun atau apartemen maupun di lantai dasar gedung Kementerian Koordinator, menawarkan berbagai layanan bagi pengunjung.

"Telah beroperasi 42 tenant baik di lantai dasar Rusun atau apartemen maupun di lantai dasar Kemenko," ujar Basuki Hadimuljono.