KKP Bakal Cabut Pagar Laut 30 Km di Tangerang Jika Tidak Berizin

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di wilayah Tangerang, Banten, akan dicabut jika terbukti tidak memiliki izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Dalam kunjungannya ke Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/1/2025), Sakti menyampaikan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) untuk melakukan inspeksi langsung ke lokasi pemasangan pagar laut tersebut.

“Jika memang tidak memiliki izin KKPRL, maka bangunan-bangunan yang melanggar aturan ini harus dihentikan dan pagar lautnya dicabut,” ujar Sakti dikutip dari ANTARA, Kamis (9/1/2025).

Namun, ia juga menegaskan bahwa jika pagar laut tersebut sudah mengantongi izin, maka pemasangan tetap dapat dilanjutkan. “Kalau izinnya ada, ya tidak masalah. Kegiatan itu bisa terus berjalan,” tambah Sakti Wahyu Trenggono.

Keterkaitan dengan Proyek Strategis Nasional Masih Diteliti

Sakti mengaku belum mendapatkan informasi apakah pagar laut ini terkait dengan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ia menegaskan bahwa aturan mengenai pemanfaatan ruang laut berlaku secara nasional. “Bukan hanya di Tangerang, tetapi di seluruh Indonesia, setiap aktivitas di ruang laut harus memiliki izin KKPRL,” jelasnya.

Detail Struktur Pagar Laut

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Eli Susiyanti, sebelumnya melaporkan bahwa pagar laut tersebut terbentang dari Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji di Kabupaten Tangerang.

Struktur pagar yang panjangnya mencapai 30,16 kilometer ini melintasi 16 kecamatan, termasuk Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Pakuhaji, dan Teluknaga.

Pagar laut ini dibuat dari bambu atau cerucuk setinggi rata-rata enam meter. Di atasnya dipasang anyaman bambu, paranet, dan pemberat berupa karung berisi pasir.

Komitmen Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut

Pemerintah melalui KKP berkomitmen untuk memastikan seluruh kegiatan pemanfaatan ruang laut berjalan sesuai aturan. Pemasangan pagar laut yang melanggar izin tidak hanya akan dihentikan, tetapi juga diambil tindakan tegas guna menjaga keberlanjutan ekosistem laut.