Bantuan Pangan Beras Disetop Selama Panen Raya, Ini Tujuannya

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah akan menyetop sementara bantuan pangan beras ke masyarakat. Ini dilakukan selama periode panen raya sekitar Februari-April 2025.

"Jadi bantuan pangan beras dan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) sementara di hold selama panen raya," kata Arief di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Dia menjelaskan, keputusan itu sudah diambil berdasarkan rapat koordinasi terbatas (rakortas). Penundaan bantuan pangan beras dan SPHP atau operasi pasar itu disetop agar harga gabah di petani bisa terjaga.

"Berdasarkan Rakortas terakhir, kita hold dulu bantuan pangan dan SPHP sampai panennya selesai, kemungkinan panen raya itu sampai April. Cita-cita kita kan supaya harga gabah petani optimal diserap di Rp 6.500 per kilogram," ujar dia.

Dia khawatir, jika intervensi bantuan itu dilakukan ke pasar, dapat berpengaruh pada turunnya harga gabah petani. Padahal, aspek itu juga tengah dijaga oleh masyarakat.

"Jangan kita gelontorkan terus, nanti harga gabahnya malah turun saat panen raya. Kalau misalnya panennya banyak, maka harga pasti terkoreksi, tapi kita ingin tidak terlalu rendah di petani," tutur dia.

Dia memastikan bantuan pangan beras itu akan kembali digelontorkan usai panen raya, misalnya saat paceklik. Tujuannya, mengatur harga tetap terjangkau di sisi konsumen.

"Nah pas paceklik, baru kita gelontorkan lagi. Saat digelontorkan, tentu harga berasnya bisa lebih terkendali," kata Arief.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat rerata harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sepanjang 2024 yang paling rendah terjadi pada April dengan harga Rp 5.686 per kilogram (kg). Sementara untuk rerata harga beras medium selama 2024 berada di titik terendah pada Mei di harga Rp 12.071 per kg. 

Perlu diketahui, April dan Mei merupakan puncak panen raya padi pada 2024. Menurut BPS, produksi beras pada April 2024 berada di angka 5,38 juta ton dan Mei 2024 di 3,71 juta ton.

Kemudian, mengacu historis tersebut, pemerintah saat ini ingin lebih menjaga kualitas harga petani tatkala panen raya berlangsung.

Bulog Wajib Serap Beras Lokal

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memastikan dana penyerapan beras petani lokal cukup. Secara kumulatif, anggaran yang sudah disiapkan mencapai Rp 39,6 triliun.

Dia menerangkan dana tersebut bersumber dari keuangan Bulog sebesar Rp 23 triliun. Selain itu, pemerintah juga sepakat memberikan tambahan Rp 16,6 triliun dari APBN.

"Nah tadi kami bahas panjang mengenai Bulog. Keuangannya sudah tidak ada masalah, uang Bulog ada Rp 23 triliun, sudah ready. Sekarang sudah disepakati Rp 16,6 triliun lagi dari Menteri Keuangan tadi," kata Menko Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Dengan demikian, jumlah total dana yang terkumpul ada Rp 39,6 triliun. Menurut dia, dana ini cukup untuk menyerap beras hasil panen petani lokal sebanyak 3 juta ton untuk periode Februari, Maret, dan April 2025.

"Jadi sudah ada Rp 39 triliun, bisa untuk membeli beras 3 juta ton bulan Februari, Maret, April, waktu panen raya," ujarnya.

Dia menegaskan kembali, dana yang telah disiapkan ini membuat Bulog harus menyerap beras lokal sesuai harga yang ditetapkan. Diketahui, pemerintah sudah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram gabah kering panen petani lokal.

"Jadi tidak ada alasan Bulog untuk tidak dapat membeli dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah," tegas Menko Zulkifli Hasan.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan Perum Bulog akan menyerap beras petani lokal sebanyak 3 juta ton hingga April 2025. Pemerintah pun telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 16 triliun.

Amran mengungkapkan, hal tersebut telah disepakati dalam rapat bersama Bulog dan sejumlah pihak terkait di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta.

"Alhamdulillah hari ini ada kabar baik. Kita sudah sepakat menyerap beras sampai April 2025, itu 3 juta ton. Sebagaimana arahan Bapak Presiden sebelum bertolak ke India, dan kita tindak lanjuti hari ini sudah sepakat," ungkap Mentan Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2025.