Donald Trump Wanti-wanti Inggris, Ingatkan Jangan Berbisnis dengan China

Liputan6.com, Jakarta - Ketegangan geopolitik global kembali mengemuka seiring pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memperingatkan Inggris agar berhati-hati dalam menjalin hubungan bisnis dengan China.

Trump bahkan menyebut langkah tersebut sebagai sesuatu yang “sangat berbahaya”, di saat Perdana Menteri Inggris Keir Starmer justru tengah melakukan upaya penataan ulang hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Beijing.

Situasi ini menempatkan Inggris dalam posisi strategis namun rumit, berada di antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia yang sama-sama memiliki kepentingan global besar.

Melansir laman CNBC, Jumat (30/1/2026), Peringatan Trump muncul setelah Inggris dan China mengumumkan sejumlah kesepakatan penting yang menandai pemulihan hubungan bilateral usai bertahun-tahun ketegangan.

Starmer melakukan kunjungan resmi selama empat hari ke China. Ini kunjungan pertama Perdana Menteri Inggris dalam delapan tahun. Langkah ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa London ingin membuka kembali jalur kerja sama ekonomi dengan Beijing, terutama di sektor perdagangan, investasi, dan farmasi.

Langkah ini juga mencerminkan realitas baru dalam peta ekonomi global, di mana negara-negara Barat mulai mencari opsi diversifikasi mitra dagang di tengah ketidakpastian kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Bagi Inggris, pendekatan ini bukan berarti berpaling dari Washington, melainkan memperluas ruang gerak ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada satu kekuatan global. Namun, sikap tersebut jelas memancing reaksi keras dari Trump, yang dikenal dengan pendekatan proteksionis dan agenda “America First”.

Dalam konteks ini, keputusan Inggris menjadi sorotan dunia bisnis internasional, karena dapat menjadi indikator arah baru hubungan dagang global di tengah rivalitas AS–China yang semakin tajam.

Trump menilai China bukanlah solusi bagi negara-negara Barat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi global. Sikap keras ini sejalan dengan pandangannya terhadap Kanada, yang juga baru-baru ini menjalin kesepakatan dagang dengan China.

Di tengah peringatan Trump, Inggris dan China justru mengumumkan sejumlah kesepakatan konkret. Pemerintah China sepakat memangkas tarif impor wiski asal Inggris menjadi 5 persen dari sebelumnya 10 persen.

Selain itu, Beijing juga mengonfirmasi kebijakan bebas visa bagi warga negara Inggris yang berkunjung ke China selama kurang dari 30 hari. Tak hanya itu, raksasa farmasi Inggris AstraZeneca mengumumkan rencana investasi senilai USD 15 miliar, atau sekitar Rp 251 triliun (kurs USD 1 = Rp 16.745) di China hingga 2030. Investasi tersebut akan difokuskan pada perluasan produksi obat-obatan serta penguatan riset dan pengembangan.

Starmer menyebut kesepakatan ini sebagai “akses yang sangat penting” dan simbol dari arah baru hubungan Inggris–China, khususnya dalam bidang ekonomi dan bisnis.

Sebelum bertolak ke Beijing, Starmer menegaskan bahwa Inggris tidak perlu memilih antara Amerika Serikat dan China. Dalam wawancara dengan Bloomberg, dia menyatakan bahwa Inggris tetap berkomitmen menjaga hubungan dekat dengan AS, terutama dalam bidang keamanan dan pertahanan, sembari memperkuat kerja sama ekonomi dengan China.

“Kami memiliki hubungan yang sangat dekat dengan AS — tentu saja, kami menginginkannya — dan kami akan mempertahankan bisnis itu, di samping keamanan dan pertahanan,” katanya.

Analis politik menilai pendekatan ini sebagai strategi “penyeimbangan kembali”, bukan pengaturan ulang total. Gabriel Wildau, Direktur Pelaksana Konsultan Politik Teoneo, menyebut posisi Inggris berada di antara dua negara adidaya merupakan kondisi struktural, bukan sekadar dampak kepemimpinan Trump.

“Starmer waspada terhadap kemungkinan membuat Washington marah. Tetapi posisi Inggris yang terjepit di antara dua negara adidaya bersifat struktural, bukan keanehan pemerintahan Trump,” kata Gabriel Wildau, direktur pelaksana di perusahaan konsultan politik Teoneo.

Langkah Inggris sejalan dengan tren sejumlah negara Barat yang mulai membuka kembali jalur komunikasi dan kerja sama dengan China. Dalam beberapa bulan terakhir, Beijing telah menerima kunjungan pemimpin Prancis, Korea Selatan, Finlandia, hingga Irlandia.

Menurut Wildau, negara-negara ini tidak sedang melakukan penataan ulang total, melainkan mencari opsi strategis dengan membangun koalisi berbasis isu tertentu untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat.

“Alih-alih penataan ulang, pemerintah-pemerintah ini mencari pilihan dengan menciptakan koalisi khusus isu dengan China dan satu sama lain untuk mengurangi ketergantungan pada AS,” kata Wildau.