Dividen BUMN Rp 100 Triliun untuk Modal Kerja, Sisanya Buat Danantara

3 weeks ago 21

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memberi persetujuan kepada Menteri BUMN Erick Thohir, untuk mengembalikan Rp 100 triliun dividen BUMN sebagai modal kerja bagi perusahaan milik negara. 

Menurut laporan yang diberikan Erick Thohir kepada Prabowo, total dividen BUMN mencapai Rp 300 triliun. Adapun sisa Rp 200 triliun dari dana tersebut bakal digunakan Prabowo untuk investasi melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Beliau (Erick Thohir) lapor ke saya, BUMN tahun ini dividennya Rp 300 triliun. Tapi beliau mengatakan, Rp 100 triliun sebaiknya pak, dikembalikan ke BUMN untuk modal kerja selanjutnya," kata Prabowo dalam HUT ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025).

"Saya setuju. Berarti kita punya Rp 200 triliun, dan ini akan tidak pakai, kita akan investasi," dia menambahkan. 

Prabowo turut memaparkan rencana pengelolaan uang negara di bawah komandonya. Ongkos belanja negara bakal berasal dari uang hasil penghematan anggaran yang akan dilakukan secara berjilid, hingga dividen BUMN. 

"Memang penghematan yang lagi ramai, penghematan yang kita lakukan, penghematan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir, dihemat Rp 300 triliun," kata Prabowo. 

"Penghematan putaran kedua Rp 308 triliun. Dividen dari BUMN Rp 300 triliun, Rp 100 triliun dikembalikan. Jadi totalnya kita punya Rp 750 triliun," dia menerangkan. 

Sebagian dari dana tersebut, yakni sebesar Rp 24 triliun dipakai oleh Prabowo untuk program makan bergizi gratis. Lewat program ini, RI 1 mempersilakan sekelompok pihak yang ogah menerimanya. 

"Kalau ada anak orang kaya yang sudah makan kenyang, sudah makan enak, tidak apa-apa. Jatahmu kasih ke orang lain. Jangan ngenyek. Kalau enggak mau, enggak usah. Tapi rakyat kita, anak-anak kita harus makan bagus," tegasnya. 

Menurut perhitungannya, alokasi uang negara masih punya sisa sekitar USD 20 miliar. Itu nantinya akan kembali diputar untuk diinvestasikan melalui Danantara.

"Sisanya, berarti kita akan punya USD 20 miliar. Ini tidak akan pakai, ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan," imbuh Prabowo. 

Yakin Efisiensi Anggaran Sukses

Di sisi lain, Prabowo meyakini program efisiensi atau sunat anggaran pemerintah bakal menemui keberhasilan dan sukses mencapai tujuan, yakni untuk kepentingan rakyat luas. 

Ia tak memungkiri, program pemangkasan anggaran inisiasinya menemui banyak pertentangan. Namun ia tidak mau banyak ambil pusing soal itu. 

"Terimakasih menteri-menteri saya, kerjasama kita telah menghemat uang cukup besar. Dan memang mau direkayasa, bahwa dengan penghematan ini gaji dipotong, ini lah, itu lah, biasa, perlawanan, enggak apa-apa," ujar dia. 

RI 1 juga menilai, program efisiensi anggarannya banyak menuai kontra. Namun, ia meyakini bahwa pilihannya sudah tepat, agar uang negara bisa diperuntukkan bagi kepentingan lebih luas. 

"Kita mau adakan perbaikan, ya biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang biasanya tidak suka kebaikan. Tapi kita akan berhasil, karena kita berada di fihak yang benar. Kita membela rakyat banyak. Rakyat mengerti," serunya. 

Jadi Peluang buat Swasta

Program efisiensi anggaran pemerintah ini turut menuai respons dari pihak swasta. Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council (IBC), Arsjad Rasjid mencium peluang besar bagi swasta, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran oleh pemerintah.  

Menurut dia, kebijakan pemerintah memberikan ruang untuk terlibat dalam proyek negara jadi hal sangat positif. Sebagai contoh, ia menyebut Prabowo telah membuka kesempatan bagi swasta untuk ikut serta membenahi infrastruktur, yang selama ini jadi porsi pemerintah.  

Selain itu, ia juga melihat adanya kesempatan besar bagi swasta untuk ikut berpartisipasi di proyek lain, semisal pengelolaan bandara, hingga pengoperasian moda transportasi umum seperti bus dan kereta api. 

"Menurut saya ini sangat luar biasa. Ini adalah kesempatan untuk pengusaha dalam ataupun luar, untuk berpartisipasi. Yang penting pemerintah dapat uang dari pajak, dari semuanya," ujar Arsjad beberapa waktu lalu.

Pemerintah Butuh Investasi  

Lantaran, ia menilai pemerintah tidak bisa berjalan sendiri di tengah berbagai tantangan yang ada saat ini. Sehingga, pemasukan investasi jadi kunci untuk keberlanjutan ekonomi. 

"Pertama itu musti datang dari kita sendiri dulu, pengusaha lokal, habis itu baru pengusaha luar juga," imbuh Arsjad. 

Arsjad memandang, seluruh proyek yang ditawarkan negara kepada swasta melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sama-sama menarik. Termasuk sektor infrastruktur, dimana Prabowo bakal membuka tangan untuk keterlibatan swasta. 

"Setelah itu, bila bicara mengenai industri pangan misalnya, itu suatu peluang besar. Energi, juga begitu. Selain itu bicara hilirisasi yang namanya manufacturing, itu juga value added. Berarti untuk pengusaha juga positif," tuturnya.

Kepercayaan Jadi Kunci

Arsjad mengatakan, kepercayaan atau trust jadi kunci bagi pemerintah untuk bisa menarik investasi swasta, dalam dan luar negeri. Untuk itu, IBC melalui Indonesia Economic Summit (IES) bakal coba memfasilitasi itu. 

"Makanya kepercayaan itu penting, ini yang ingin kita bangun. Makanya dengan adanya Indonesia Economic Summit ini untuk bisa mendorong, memastikan kepercayaan itu ada," ucap Arsjad. 

"Sama-sama pengusaha Indonesia mau nih melakukan, pengusaha luar juga ikut yuk sama-sama. Tapi kita jangan bicara yang economic growth ya, kita bicara juga yang kesejahteraan. Kita ingin ajak mereka bangun ekosistem, supaya industri kecil dan menengah, UMKM kita berpartisipasi," urainya

Read Entire Article
Kaltim | Portal Aceh| | |