Derita Nelayan Pesisir, Belum Melaut Sudah Ditodong Cukong

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi, Ferry Juliantono mengungkap fakta pahit yang dialami kelompok nelayan di kawasan pesisir. Ternyata selama ini banyak nelayan dibebani oleh praktik cukong yang merugikan nelayan.

Salah satu temuannya adalah tidak adanya akses terhadap solar sebagai bahan bakar untuk melaut. Serta, tidak tersedianya pabrik es batu untuk mempertahankan kualitas ikan hasil tangkapan.

"Kita pada saat membentuk koperasi desa di desa-desa pesisir nelayan itu sama sekali tidak ada solarnya. Tidak ada stasiun pengisian bahan bakar solar untuk nelayan itu enggak ada. Satu pun enggak ada," ungkap Ferry dalam acara Semangat Awal Tahun 2026, di Menara Global, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Padahal, setidaknya nelayan membutuhkan solar dan es batu untuk pergi melaut. Alhasil, kata Ferry, banyak nelayan harus bergantung pada 'cukong' yang bisa memberikan akses itu.

Namun, sebagai gantinya, ikan hasil tangkapannya nelayan harus dijual ke cukong tersebut dengan harga yang ditentukan sendiri. Praktik ini dinilai merugikan para nelayan.

"Jadi sekarang nelayan-nelayan kita tergantung pada cukong-cukong, orang-orang yang minjemin uang tapi dengan seluruh hasilnya diambil dengan harga yang mereka tentukan sendiri, jadi nelayan itu gak punya pilihan," tuturnya.

Melihat kondisi tersebut, Ferry tak tinggal diam. Dia segera menghubungi Pertamina Patra Niaga sebagai penyedia bahan bakar solar. Tujuan awalnya, untuk memberikan akses pemasangan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) solar khusus nelayan di desa pesisir. "Oleh karena itu kita ketemu dengan Pertamina Patra Niaga yang mengatur solar. Jawaban Pertamina Patra Niaga yang mengagetkan lagi, Pertamina Patra Niaga kelebihan solar, bayangin," ujarnya.

Dia lebih terkaget lagi, ternyata ada proses perizinan yang menghambat berdirinya SPBU Nelayan di desa pesisir. "Akhirnya kita cari tahu ternyata itu ada proses perizinan yang menghambat pendirian stasiun pengisian bahan bakat solar di desa-desa pesisir dan nelayan," sebutnya.

Sebelumnya, Pemerintah menyiapkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Langkah ini ditujukan sebagai upaya menghadirkan keadilan energi dan pemerataan ekonomi hingga wilayah pesisir terus.

Keberadaan SPBU Nelayan diharapkan memberi kemudahan bagi nelayan memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) dan lokasi yang lebih dekat dari tempat tinggal. SPBU Nelayan tersebut dikelola koperasi nelayan dengan dukungan kredit permodalan dari Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Anggota Komite BPH Migas, Erika Retnowati menyampaikan keberadaan SPBU Nelayan membawa manfaat nyata bagi aktivitas melaut nelayan.

“Dengan adanya SPBU Nelayan ini karena dapat membeli BBM dengan harga yang sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan Pemerintah, contohnya solar. Tadi kami sempat bertanya pada pengelola dari SPBU Nelayan ini, biasanya nelayan membeli solar itu bervariatif sekitar Rp 3.000 hingga Rp 4.000/liter diatas harga Solar di SPBU yang peroleh dari pengecer sekitarnya. Dan dengan adanya SPBU Nelayan ini, mereka bisa membeli langsung dengan harga Rp 6.800 per liter,” ujar dia saat meninjau langsung pada Minggu (21/12/2025).

Selain perbedaan harga yang cukup signifikan, nelayan juga terbantu dari sisi jarak tempuh. Sebelumnya, SPBU terdekat berjarak sekitar 21 kilometer sehingga memerlukan waktu dan biaya tambahan.

Erika menambahkan, nelayan di Donggala telah memahami mekanisme penggunaan Surat Rekomendasi untuk pembelian BBM subsidi dan kompensasi.

“Jadi ketika kami datang ke sini, solarnya baru satu hari disalurkan. Sedangkan untuk pertalite telah seminggu diperjualbelikan. Di sini juga menyalurkan pertamax (BBM nonsubsidi) untuk masyarakat umum,” tambahnya, seraya mengungkapkan bahwa minat masyarakat terhadap BBM nonsubsidi di SPBU Nelayan ini tergolong tinggi.