Danantara Dorong Transparansi Pasar Modal, 30% Kapitalisasi Bursa dari BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Daya Anagata Nusantara (Danantara) mendorong peningkatan transparansi dan tata kelola di pasar modal Indonesia. Langkah ini dinilai penting seiring besarnya kontribusi perusahaan BUMN terhadap kapitalisasi pasar saham nasional.

CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, penguatan prinsip good governance perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pasar modal Indonesia semakin kredibel dan dipercaya investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Kita ingin mendorong agar bursa kita menjadi lebih transparan, lebih terbuka, dan selalu mencintai tata kelola yang baik, yang harus terus kita tingkatkan,” katanya dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jumat (30/1/2026).

Menurut Rosan, peran BUMN di pasar modal sangat signifikan. Hampir 30 persen dari total kapitalisasi pasar di bursa berasal dari perusahaan pelat merah yang sudah melantai di pasar saham. Karena itu, Danantara memiliki kepentingan strategis untuk memastikan ekosistem bursa berjalan secara terbuka dan kredibel.

“Kalau kita lihat lebih dalam, hampir 30% dari total market kapitalisasi di bursa itu adalah kontribusi dari BUMN kita,” ujar Rosan.

Ia menegaskan Danantara terbuka terhadap berbagai inisiatif global, termasuk keterlibatan lembaga dan dana investasi internasional seperti yang diterapkan di sejumlah negara. Melalui percepatan program demutualisasi bursa, Danantara berharap kualitas dan kedalaman pasar modal Indonesia semakin meningkat.

“Ini adalah sesuatu yang sangat positif dan memang perlu kita lakukan ke depan agar bursa kita menjadi lebih baik, lebih dalam, dan memberikan transparansi yang semakin meningkat,” pungkasnya.

Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis setelah mencermati kondisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sempat anjlok hingga 8 persen. Upaya ini difokuskan pada penguatan struktur pasar, peningkatan tata kelola, dan perluasan basis investor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan langkah pertama yang didorong adalah percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemerintah menargetkan proses demutualisasi dapat segera berjalan pada tahun ini.

“Dan ini adalah transformasi struktural, di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa dan juga untuk mencegah praktek pasar yang tidak sehat,” katanya dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jumat (30/1/2026).

Menurut Airlangga, demutualisasi bursa juga akan membuka peluang investasi baru, termasuk dari Danantara dan lembaga lainnya. Tahapannya sudah diatur dalam Undang-Undang P2SK dan akan dilanjutkan dengan rencana bursa melantai di pasar saham (go public).

Selain itu, pemerintah menjamin perlindungan investor melalui penguatan tata kelola dan keterbukaan informasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) diharapkan menetapkan aturan untuk meningkatkan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen.

“Dan ini ditargetkan, kemarin juga sudah diumumkan oleh OJK di bulan Maret ini,” ucapnya.

Airlangga menilai porsi free float Indonesia sebelumnya tergolong rendah. Sejumlah negara lain menetapkan kisaran 10–25 persen, seperti Malaysia, Hong Kong, dan Jepang di level 25 persen, serta Singapura, Filipina, dan Inggris di kisaran 10 persen. Thailand juga berada di level 15 persen.

Ia menegaskan, dua langkah tersebut diharapkan membuat pasar lebih stabil karena sejalan dengan standar internasional. “Jadi kita ambil langkah yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik,” jelasnya.

Langkah berikutnya adalah peningkatan batas investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal menjadi 20 persen dari sebelumnya 8 persen. Kebijakan ini disiapkan melalui regulasi baru yang diselaraskan dengan praktik negara-negara OECD.

“Jadi kita sudah semakin mendekati kepada permintaan daripada standar internasional. Dan Indonesia komitmen untuk mengadopsi standar-standar tersebut, agar tentunya kita bisa mempertahankan di standar emerging market,” tandasnya.