Cegah Gelombang PHK, Said Iqbal Usul Danantara Ambil Alih Perusahaan Swasta

Liputan6.com, Jakarta - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengusulkan agar Danantara Indonesia ikut berperan aktif menyelamatkan perusahaan swasta yang mengalami kendala permodalan guna mencegah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Menurut Iqbal, usulan tersebut disampaikan langsung kepada Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, dalam sebuah pertemuan di Wisma Danantara Indonesia.

Ia berharap Danantara dapat memanfaatkan kewenangannya untuk masuk sebagai investor atau penyedia permodalan bagi perusahaan swasta yang sebenarnya masih memiliki prospek usaha baik, namun tengah mengalami tekanan likuiditas.

"Dalam artian bermasalah, sebenarnya perusahaannya sehat, bisa jalan lagi. Tetapi karena faktor—misal modal kerjanya tergerus, ada faktor keuangan kurang modal kerjanya, atau ada permintaan barang yang meningkat tapi perusahaan tidak sanggup lagi—bisa saja diambil alih oleh Danantara,” kata Said Iqbal dikutip Kamis (2/7/2026).

Ia menjelaskan, kondisi krisis tersebut rentan terjadi ketika permintaan pasar justru sedang meningkat, namun perusahaan kehilangan kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan produksi. Dalam situasi seperti itu, Danantara dinilai dapat mengambil langkah strategis melalui penyertaan modal atau skema investasi agar roda operasional perusahaan tetap berjalan.

Menurut Iqbal, langkah intervensi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan industri nasional sekaligus menghindari PHK di sektor swasta.

Namun, ia menegaskan, apabila langkah penyelamatan tersebut tetap tidak bisa menghindari terjadinya PHK, pihak manajemen wajib memenuhi seluruh hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan, jika memungkinkan, perusahaan diharapkan memberikan kompensasi di atas standar minimum.

“Jadi kita berharap Danantara mendukung apa yang menjadi kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari PHK. Kalaupun terjadi PHK, hak-hak buruh wajib dibayar, minimal sesuai undang-undang dan maksimal di atas undang-undang,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi resmi ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penunjukan tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi antara pemerintah, pimpinan DPR, serikat pekerja, dan sejumlah pemangku kepentingan yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Prasetyo mengatakan dirinya dipercaya memimpin Satgas Mitigasi PHK karena dinilai mampu menjembatani koordinasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, hingga organisasi pekerja.

“Semua bersepakat memohon kami untuk menjadi ketua Satgas Mitigasi PHK oleh karena dianggap dapat menjembatani berbagai pihak dan berbagai stakeholder (pemangku kepentingan) terkait,” kata dia.

Setelah melalui proses pembentukan selama sekitar satu tahun, Satgas Mitigasi PHK kini mulai menjalankan tugasnya. Langkah pertama yang dilakukan adalah memetakan berbagai persoalan di sektor industri yang berpotensi memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja.

Pemerintah berharap keberadaan Satgas tidak hanya mampu merespons PHK yang sudah terjadi, tetapi juga melakukan langkah antisipatif sehingga perusahaan dan pekerja dapat memperoleh solusi sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan.

Prasetyo menjelaskan Satgas Mitigasi PHK akan bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan Polri dalam memantau perkembangan dunia usaha. Sinergi tersebut dilakukan melalui pertukaran informasi mengenai perusahaan yang berpotensi melakukan PHK maupun yang tengah menghadapi persoalan ketenagakerjaan.

Perusahaan yang terindikasi akan melakukan pemutusan hubungan kerja akan dipetakan satu per satu untuk dicari solusi yang tepat. Selain itu, Satgas juga akan memberikan perhatian kepada perusahaan yang telah melakukan PHK tetapi belum memenuhi kewajibannya kepada para pekerja.

“Kita mitigasi satu per satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah suplai bahan baku, misalnya, gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan konflik internal manajemen perusahaan. Namun, apa pun itu penyebabnya, menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi,” kata dia.