Kejar Program Pembangkit Tenaga Surya, PLN Sempat Terkendala Lahan

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) menyiapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 19,1 gigawatt (GW) hingga tahun 2030 melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dipadukan dengan Battery Energy Storage System (BESS). Langkah strategis ini menjadi bagian dari percepatan program 100 GW PLTS yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus untuk memperkuat keandalan sistem kelistrikan nasional.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan bahwa penguatan pasokan listrik dilakukan setelah persoalan ketersediaan batu bara berkalori menengah berhasil diatasi melalui tambahan pasokan dari pemerintah. Selanjutnya, PLN kini berfokus mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dengan dukungan teknologi penyimpanan energi.

“Melalui PLTS yang dilengkapi battery energy storage system, kemampuan sistem dalam menyerap listrik akan meningkat, sehingga kapasitas pembangkit dapat dimanfaatkan secara optimal,” kata Darmawan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Kamis (2/7/2026).

Secara bertahap, PLN menargetkan tambahan kapasitas sekitar 4,6 GW pada 2027. Selanjutnya, kapasitas akan bertambah 4,4 GW pada 2028, 2,7 GW pada 2029, dan 2,4 GW pada 2030.

Menurut Darmawan, salah satu kendala utama pembangunan PLTS selama ini adalah ketersediaan lahan. Namun dalam program pemerintah kali ini, kebutuhan lahan disiapkan langsung oleh negara sehingga proyek dinilai jauh lebih layak secara ekonomi (feasible).

Di Pulau Jawa, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mengusulkan lahan seluas 28.000 hektare. Setelah disesuaikan dengan jaringan transmisi dan gardu induk milik PLN, sekitar 8.500 hektare dinyatakan siap dimanfaatkan untuk pembangunan PLTS berkapasitas sekitar 8,5 GW.

Selain itu, PLN juga menyiapkan pembangunan PLTS yang terintegrasi dengan BESS di sejumlah waduk di Pulau Jawa dengan kebutuhan area sekitar 10.000 hektare, atau setara dengan tambahan kapasitas 10 gigawatt peak (GWp). Program serupa juga akan dikembangkan di Bali dan Madura demi memangkas penggunaan pembangkit berbahan bakar minyak (BBM).

Darmawan menjelaskan bahwa penggunaan lahan pemerintah membuat biaya investasi PLTS menjadi sangat kompetitif. Menurutnya, harga lahan sangat memengaruhi biaya produksi listrik.

“Kami mengakui bahwa penggunaan PLTS dengan BESS ini sangat sensitif terhadap harga lahan. Begitu harga lahan mencapai Rp200.000 per meter persegi, ada peningkatan harga listrik sekitar 1 sen per kWh. Jika harga lahannya Rp600.000 per meter, penambahannya bisa mencapai 3 sen per kWh. Karena itu, penyediaan lahan oleh pemerintah menjadi faktor penting,” ungkapnya.

Di sisi lain, PLN juga menyesuaikan operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menyusul berkurangnya pasokan batu bara berkalori tinggi di pasar. Perseroan telah menyelesaikan proyek modifikasi (retrofit) pada PLTU Suralaya Unit 6 dan 7.

Melalui inovasi ini, pembangkit tersebut kini dapat menggunakan batu bara berkalori lebih rendah, yakni sekitar 4.100–4.300 kkal per kilogram, dari yang sebelumnya membutuhkan 4.600–4.800 kkal per kilogram.

“Semakin hari pasokan batu bara dengan kalori tinggi semakin menipis. Untuk itu, kami melakukan adjustment pada pembangkit-pembangkit kami dengan tujuan mengantisipasi defisit pasokan di masa depan,” jelas Darmawan.

Keberhasilan modifikasi ini akan diterapkan secara bertahap di pembangkit lain milik subholding PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power. Program tersebut telah resmi masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 serta rencana jangka panjang perseroan.

Selain menambah pembangkit baru, PLN turut mengoptimalkan daya dari pembangkit yang tetap beroperasi saat beban listrik rendah (off-peak) pada tengah malam hingga dini hari. Energi sisa yang dihasilkan tersebut akan disimpan ke dalam BESS berkapasitas 4 gigawatt hour (GWh) atau setara 500 megawatt (MW), untuk kemudian dialirkan kembali pada saat beban puncak meningkat.

Kombinasi pembangunan PLTS, pemanfaatan sistem penyimpanan energi baterai, serta optimalisasi pembangkit eksisting ini diyakini akan memperkuat keandalan pasokan listrik nasional, mengurangi ketergantungan pada BBM impor, serta memaksimalkan potensi energi domestik yang bersih.