Bidik Swasembada Garam 2027, Strategi Ini jadi Andalan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Bidang Pangan), Zulkifli Hasan mengungkap, target swasembada garam dicapai pada akhir 2027. Berbagai sektor penghasil garam dilibatkan untuk mencapai target tersebut.

Zulkifli mengatakan, koordinasi swasembada garam kini terpusat di Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah komando Sakti Wahyu Trenggono. Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. 

"Kita ingin targetnya Menteri Kelautan swasembada garam kapan Pak? 2027 akhir, kita masih impor agak besar," ujar Zulkifli usai Rapat Koordinasi Nasional Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Dia menjelaskan, cara tersebut diharapkan mampu memperkuat fokus pemerintah mengejar target swasembada garam nasional. "Jadi semua dikendalikan agar satu komando, tadinya di Kementerian Pendustrian sekarang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan," ucapnya.

Senada, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan, Perpres 17/2025 memandatkan penghentian impor garam pada akhir 2027. Masyarakat juga dilibatkan dalam mengejar target tersebut.

"Jadi sekarang kita revitalisasi seluruh tambak masyarakat dan kita sudah hitung, lalu kemudian kita buat modelling di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Rote," kata Trenggono.

Manfaatkan Limbah PLTU

Selain melibatkan masyarakat, Trenggono turut melirik limbah air dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Limbah air yang disebut brine ini kerap memiliki kadar garam yang cukup tinggi. Trenggono mengamini limbah air laut dari proses PLTU ini bisa menghasilkan garam dengan kualitas yang baik.

"Kemudian kita manfaatkan PLTU-PLTU, kita tugaskan ke PT Garam untuk kerjasama dengan PLTU, marena disitu waste-nya adalah bisa menghasilkan garam yang cukup baik kualitasnya, kita sudah hitung semua," ungkapnya.

Trenggono menjelaskan, produksi garam masyarakat dengan revitalisasi tambak bisa meningkat. Hitungannya, garam dari tambak masyarakat bisa mencapai 2,5 juta ton.

"Jadi kurang lebih 2,5 juta ton, khususnya untuk garam yang klasifikasinya untuk industri pangan dan kemudian industri CAP (chlor alkali plant)," ujarnya.

"Satu lagi untuk farmasi, yang farmasi kita siapkan yang di Rote itu. Itu akan menghasilkan 550 ribu ton. Dengan demikian tentunya untuk kepentingan farmasi," Trenggono menambahkan.

Sebelumnya, perdebatan mengenai impor garam selalu muncul hampir setiap tahun. Namun, persoalan utama sebenarnya bukan terletak pada besarnya volume impor, melainkan pada belum terbangunnya industri garam nasional yang mampu memenuhi kebutuhan sektor manufaktur. Di sisi lain, pemerintah membidik swasembada garam.

Selama kualitas dan produktivitas garam dalam negeri belum mampu bersaing, impor akan tetap menjadi bagian dari kebutuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah menargetkan untuk menghentikan impor garam pada 2027.

Namun, hal ini dinilai tidak akan tercapai selama neraca kebutuhan garam nasional belum disusun secara transparan dan berbasis data pasokan dan kebutuhan industri yang dapat diverifikasi. Tanpa neraca yang akurat, kebijakan impor rentan ditetapkan melebihi kebutuhan riil dan pemanfaatannya sering disalahgunakan.

Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Muhammad Rizal Taufikurahman mengatakan, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai lebih dari 95 ribu km, Indonesia seharusnya memiliki keunggulan komparatif. Namun, faktanya, produksi garam masih sangat bergantung pada musim, teknologi tambak masih tradisional, produktivitas rendah, dan kualitas belum konsisten.

Produksi garam nasional saat ini berada di kisaran 2,5 juta ton per tahun, sementara kebutuhan domestik mencapai sekitar 4,9 juta ton dan diproyeksikan naik menjadi 5,3 juta ton pada 2029. Lebih dari 55 persen kebutuhan garam pada 2024 masih dipenuhi melalui impor, terutama untuk garam industri spesifikasi tinggi. Defisit tersebut terutama terjadi pada segmen garam industri, bukan garam konsumsi.

"Defisit tersebut terutama terjadi pada garam industri, bukan garam konsumsi. Artinya, selama persoalan produktivitas, kualitas, dan industrialisasi tidak diselesaikan, maka impor akan terus menjadi konsekuensi ekonomi. Dengan kata lain, Indonesia belum mengalami krisis sumber daya garam, tetapi mengalami krisis transformasi industri garam," tutur dia kepada Liputan6.com, Selasa (30/6/2026).