Puan Pimpin Paripurna soal RAPBN 2027

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR dengan agenda pembahasan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Rerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2027.

Rapat digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Adapun agenda Rapat Paripurna pertama adalah penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPR atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2027 dan RKP 2027. Laporan dibacakan oleh Wakil Ketua Banggar DPR, Wihadi Wiyanto.

"Laporan atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027,” kata Puan dalam keterangannya, Kamis, 2 Juli 2026.

Setelahnya, agenda Rapat Paripurna dilanjutkan dengan penyampaian keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2025. 

Menurut Puan, Pemerintah perlu menyampaikan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK sebagai pokok-pokok RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN sesuai amanat Pasal 184 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014.

Penyampaian laporan ini dibacakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Usai laporan dibacakan, Puan mengatakan, DPR akan memberikan tanggapan terkait laporan keuangan tersebut berdasarkan pandangan fraksi-fraksi DPR.

"Pandangan fraksi-fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 akan dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 7 Juli 2026,” jelasnya.

Rapat Paripurna dilanjutkan dengan laporan Komisi XI DPR RI atas Hasil Uji Kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) atas nama Kusfiardi.