Burhanuddin Abdullah Soroti Koperasi Indonesia Masih Jago Kandang

Liputan6.com, Jakarta Komisaris Utama PT PLN, Burhanuddin Abdullah mengaku sangat ironis, lantaran tak ada satupun koperasi Indonesia yang tercatat sebagai koperasi terbesar di dunia.

Padahal, kata Burhanuddin, Indonesia memiliki jumlah koperasi yang banyak yakni 120 ribu koperasi. Namun, dari jumlah tersebut tidak ada satupun koperasi di Indonesia yang mendunia.

"Kita ini ada 120 ribu koperasi di Indonesia, jumlahnya paling banyak di dunia. tapi tidak ada satupun yang terctat sebagai koperasi terbesar di dunia," kata Burhanuddin dalam Dialog Kebangsaan: Penegakan Kembali Ekonomi Pancasila Menuju Keadilan Sosial di Indonesia, Minggu (9/2/2025).

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa International Cooperative Alliance (ICA) setiap dua tahun sekali melakukan survei untuk memilih 300 koperasi terbesar dunia.

Menurut hasil survei, 30% koperasi terbesar berasal dari Amerika, 30% lainnya dari Eropa, dan negara-negara seperti Jepang, Korea, dan Amerika Latin juga memiliki koperasi besar yang mendominasi.

Tak Ada yang Tembus Dunia

Sementara itu, meskipun Indonesia memiliki 120 ribu koperasi, tidak ada satupun yang berhasil menembus jajaran koperasi terbesar dunia.

Hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar, terutama mengingat fakta bahwa koperasi di negara-negara kapitalis seperti Amerika dan Eropa justru berkembang pesat dan menjadi bagian integral dari perekonomian mereka.

Di negara-negara tersebut, koperasi tidak hanya tumbuh, tetapi juga mendapatkan dukungan kebijakan yang memungkinkan mereka berkembang dengan pesat.

"Justru di negara kapitalis lah koperasi itu maju dan besar. Kita koperasinya ada 120rb, singapure punya 2 singpure besar dunia, malaysia punya 1 koperasi besar dunia, Indonesia dengan jumlah 120 ribu satupun gada. Ini sungguh mengganggu pikiran kita," jelas Burhanuddin Abdullah.

Burhanuddin pun menilai ada beberapa tantangan besar yang menghalangi koperasi Indonesia untuk berkembang. Salah satu kendala utama adalah kebijakan pemerintah yang membatasi ruang gerak koperasi.

"Kalau dilhat, tantangan yang dilihat koperasi untuk berkontribusi dalam perekonomian kita kebijakan Pemerintah sendiri yang menghambat koperasi," ujarnya.

Ia pun membandingkan koperasi di Amerika yang maju, dimana sebuah komunitas atau RW dapat membangun rumah sakit (RS) sendiri sebagai koperasi, sementara di Indonesia hal tersebut tidak memungkinkan karena harus berbentuk perusahaan terbatas (PT).

Hal serupa terjadi pada sektor lain, seperti di bidang perbankan dan perusahaan listrik, yang di negara lain bisa berbentuk koperasi, sementara di Indonesia harus berbentuk PT.

"Di Amerika, sebuah RW bangun Rumah Sakit sendiri boleh. komunitas boleh bangun Rumah Sakit, di kita ga boleh karena harus PT. Bank, di negara lain boleh koperasi, di kita gak boleh harus PT, perusahaan listrik di negara lain boleh koperasi," ujarnya.

Lebih jauh lagi, ada lebih dari 22 aturan di Indonesia yang membatasi atau bahkan melarang koperasi untuk berkontribusi secara maksimal dalam perekonomian.

Padahal, di negara lain, koperasi telah menjadi alat untuk meratakan pembagian perekonomian dan menciptakan kemakmuran yang lebih adil bagi masyarakat.

"Ada 22 lebih aturan yang tidak membolehkan koperasi masuk. Padahal di negara lain, ini yang dibuat untuk pembagian kue perekonomian lebih merata," ujarnya.

Adapun dilihat secara budaya, masyarakat Indonesia sebenarnya telah lama mengenal prinsip gotong royong, yang sejalan dengan semangat koperasi.

Namun, ketika harus ada iuran atau kontribusi yang lebih formal, sering kali masyarakat menjadi enggan atau ragu. Hal ini tentu mempengaruhi partisipasi aktif dalam koperasi, meskipun nilai gotong royong sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

"Kalau di tanya persoalanya, emmang kita tidak berkoperasi. kita terdidik kalau gotong royong kalau beresin selokakan di kampung dll. tapi begitu ada iuran ntar dulu," pungkasnya.