Boleh Jualan LPG 3 Kg Lagi, Pengecer Tetap Harus jadi Agen Sub Pangkalan

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk kembali berjualan LPG 3 kg. Dengan syarat, mereka sudah terdaftar secara resmi sebagai sub pangkalan penyalur tabung gas melon subsidi.

"Presiden Prabowo telah menginstruksikan kepada Menteri ESDM untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan Gas LPG 3 Kg sambil menertibkan pengecer jadi agen sub pangkalan secara parsial," ujar Dasco, Selasa (4/2/2025).

Selain itu, Dasco menambahkan, Prabowo juga telah memberi instruksi agar harga LPG 3 kg tak lagi mahal. Sehingga bisa sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

"Kemudian memproses administrasi dan lain-lain, agar pengecer sebagai agen sub pangkalan harga LPG yang akan dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal," imbuh dia.

Bukan Kebijakan Prabowo

Dasco juga menegaskan bahwa kebijakan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg tersebut bukan dari Presiden Prabowo. Untuk itu, Presiden menginstruksikan agar penjualan gas kembali berjalan seperti semula, baik di agen ataupun pengecer.

"Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali," tuturnya.

Dia pun menegaskan bahwa stok ketersedian gas LPG 3 kg tidak langka di pasaran. "Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka," kata dia.

Adapun pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetop penyaluran LPG 3 kg dari pangkalan resmi Pertamina ke tingkat pengecer, mulai 1 Februari 2025.

Kendati begitu, pihak pengecer seperti warung kelontong masih punya kesempatan untuk bisa kembali menjual tabung gas melon subsidi, dengan syarat harus jadi pangkalan resmi.

Namun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bilang, perlu ada biaya yang dikeluarkan bagi pengecer yang hendak jadi pangkalan resmi LPG 3 kg. Hanya saja, ia belum membocorkan berapa jumlah modal yang harus disiapkan.

"Masya Allah, bro. Masa bisnis memang bisnis hajat hidup orang banyak nggak pakai modal, bro. Sorry ye," ujar Bahlil singkat di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (3/2/2025) kemarin.