Biodiesel B50 Meluncur 1 Juli 2026, RI Tak Lagi Impor Solar

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan program biodiesel B50 mulai berjalan pada 1 Juli 2026. Langkah ini sekaligus mengurangi impor solar dari luar negeri.

Bahlil menerangkan, BBM B50 sudah diuji coba pada berbagai jenis kendaraan secara bertahap dalam beberapa waktu terakhir. Hasil uji coba itu, dipastikan cukup untuk implementasi peluncuran B50.

"Jadi insyaallah kami sangat optimis untuk implementasi launching daripada B50 itu akan dilakukan nanti di 2026, 1 Juli. Dengan demikian maka itu kita akan mengurangi atau bahkan kita tidak lagi melakukan impor solar khususnya C48," ungkap Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dia mengatakan, uji coba sudah dipimpin oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM, Eniya Listiyani Dewi. Hasil uji coba menunjukkan hasil yang cukup positif.

"Hasilnya sangat menggembirakan. Sampai dengan hari ini kadar air daripada perbandingan B40 dengan B50, B50 itu kadar airnya lebih sedikit," kata dia.

"Dan ini sudah dilakukan uji coba di berbagai kendaraan, baik itu alat berat, kapal, kereta api dan beberapa kendaraan yang lainnya. Apalagi Bu? Tambang ya, ekskavator, semuanya lah, alat pertanian semuanya udah dilakukan," imbuh Bahlil.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan implementasi program biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp 157,28 triliun sepanjang tahun ini.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa peningkatan campuran biodiesel menjadi 50 persen dalam bahan bakar solar akan menurunkan kebutuhan impor BBM jenis solar. Dampaknya, kebutuhan devisa untuk membeli bahan bakar dari luar negeri juga akan berkurang.

"Di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp 157,28 triliun," kata Anggia dikutip dari Antara, Rabu (17/6/2026).

Menurut dia, manfaat penghematan dari kebijakan B50 akan lebih besar dibandingkan program B40 yang diterapkan sebelumnya. Pada 2025, implementasi B40 tercatat mampu menghemat devisa sebesar Rp 133,3 triliun.

Dengan demikian, potensi penghematan devisa dari implementasi B50 meningkat sekitar 17,9 persen dibandingkan tahun lalu.

Pemerintah menilai kebijakan ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi sekaligus memperkuat pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Selain mengurangi impor solar, program B50 juga diproyeksikan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi industri kelapa sawit nasional. Kementerian ESDM memperkirakan implementasi B50 mampu menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebesar Rp 24,68 triliun.

Tak hanya itu, kebijakan tersebut juga diperkirakan dapat menyerap sekitar 2,21 juta tenaga kerja serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.

Menurut Anggia, manfaat ekonomi dari program B50 akan dirasakan langsung oleh petani sawit karena meningkatnya kebutuhan bahan baku biodiesel di dalam negeri.

"Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Karena implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita. Sehingga, manfaat secara ekonominya akan lebih banyak dirasakan oleh petani sawit kita," jelasnya.

Dengan berbagai dampak positif tersebut, pemerintah optimistis program B50 tidak hanya membantu memperbaiki neraca perdagangan, tetapi juga menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.